ANALISIS KEPUTUSAN INVESTASI RAWAT INAP RUANG SUPER VIP RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI TAHUN 2003 DECISION INVESTMENT ANALYSIS OF SUPER VIP WARD AT RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI YEAR 2003

Abstract

Public general hospital Pandan Arang, District of Boyolali, is a type C local government's hospital with "self-financing" status swadana. One of the facility's service which will be developed is the Super VIP Ward that was built in March 2003 about 16 units and has been operated 50%, tariff Rp. 105.000,-/ patient/ room/ day. The aims of developing that service is to capture the height-class medical care consumer that tends to go out side the district, especially to Surakarta, and to improve earnings. The problem is, "is the development of such facility economically feasible, considering that the tariff is decide only by assumption and realtively lower than the competitor's. Research objectives was conducting analysis of investment feasibility by paying attention to economic methods, that is Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Pay Back Period (PBP) and also identify support and threat factor of Super VIP Wards development. The research was case study having the character quantitative descriptive and supported by qualitative data with in depth interview. It used feasibility analysis method analyze feasibility of investment of Super VIP Wards with prediction cash inflow of five years by estimation of BOR and Tariff through trial and error, while for the support and threat factor used in depth interview with stakeholders. Research result the operation Super VIP Wards at tariff Rp. 105.000,- is improper economically, since it cannot reach break even point in range of time 5 years. Trial and error result for new operational is feasible at tariff Rp. 175.000,- for the first year operation and additional increase by Rp.25.000,- per year is necessary. Result of calculation of economic feasibility in competents NPV equals to 1,5 (> 1) at IRR 20% with PBP after 3 year 3 month. Suggestion tariff can be increased by making a corrective tariff and supported by law in standard of facility and by service. RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali, merupakan RS type C milik Pemerintah Daerah dengan status swadana. Salah satu fasilitas pelayanan yang akan dikembangkang saat ini adalah rawat inap Ruang Super VIP yang telah selesai dibangun bulan Maret 2003 sebanyak 16 unit dan dioperasikan sebanyak 50% dengan tarif sebesar Rp. 105.000,- per pasien per kamar per had. Tujuan pembangunan adalah untuk meraih konsumen kelas atas yang berobat keluar daerah, khususnya Surakarta dan meningkatkan pendapatan. Permasalahan yang ada adalah apakah layak pembangunan fasilitas tersebut secara ekonomi, mengingat tarif yang diberlakukan hanya perkiraan saja dan relatif rendah dibanding tarif RS pesaing. Tujuan penelitian adalah melakukan analisis kelayakan investasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi, yaitu NPV, IRR dan PBP serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya pembangunan rawat inap Ruang super VIP. Penelitian ini adalah suatu studi kasus yang bersifat deskriptif kuantitatif didukung data kualitatif dengan wawancara mendalam. Metode yang digunakan dalam menganalisis kelayakan investasi ruang rawat inap super VIP dengan memprediksi aliran kas lima tahun ke depan berdasarkan estiminasi BOR dan tarif melalui trial and error sedangkan untuk aspek faktor pendukung dan penghambat melalui wawancara mendalam dengan stakeholders. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi Ruang Super VIP pada tarif Rp. 105.000,- tidak layak secara economi, karena tidak dapat mencapai titik impas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Berdasarkan tdal arid error maka kelayakan operasional baru dapat dicapai pada tarif Rp. 175.000,- untuk tahun pertama selanjutnya dinaikkan sebesar Rp. 25.000,- tiap tahun. Hasil perhitungan kelayakan ekonomi adalah layak dengan NPV sebesar 1,5 (>1) pada IRR 20% dengan PBP setelah 3 tahun 3 bulan. Saran yang dapat diajukan untuk Ruang Super VIP, adalah melakukan perubahan tarif dan didukung oleh peraturan daerah mengenai standar fasilitas dan pelayanan.