UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI JAWA TENGAH)

Abstract

This research is the implementation of prevailed act No. 18 Yr. 1997 regarding about Local Tax and Local Retribution with the purpose is in order to be capable to improve the income to support the local development cost. But within the implementation, the act has more centralistic and limitative that has been bringing about the income decreasing nearly in all regions. It must be had contradicted with the principles of local autonomy implementation, especially by the publishing of UU No. 22 Yr. 1999 regarding with the Local Government and UU No. 25. Yr. 1999 regarding the between finance balance of the Local Government and the Seat of Government which is a response of civil intended reformation spirit. Based on The background of the consideration above, therefore, the proposed problems of this research are what impacts that are lead by the published UU No. 18 Yr. 1999 regarding especially with the affectivity of local autonomy, also, what revisions that are should be perfected within the Act of Local Tax and Retribution according to the reformation spirit. To answer and to explain the problems above, hence, this research applies normative juridical approach that is equipped with sociologic juridical approach and qualitative analysis Thus beside of considering the law as law in book, also this research considers the law as law in action. The inventions that are obtained from the research are as following: First, normatively the UU No. 18 Yr. 1997 has characteristics of centralistic and limitative that the capability of a region to yield local income in taxation and retribution sector is delimited and it is disagree with the condition of a region. It disavows the reformation spirit with regard to the local autonomy implementation according to UU No. 22 Yr. 1999 and UU No. 25 Yr. 1999. Second, in general the publishing of those acts has lead to the local income decreasing prominently in taxation and retribution sector that is caused by the acts that are probable to bring about the income stagnancy due to the abolition of the tax posts and some retributions that were reliable for a region so far. Third, it is necessary to conduct a reformation within the acts as mentioned in article 5 UU No. Yr. 1999, prominently in order to provide a wider opportunity to the region in collecting the tax and retribution according to the local condition. Penelitian ini merupakan implementasi dari diberlakukannya Undang¬undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertujuan agar lebih elision dan efektif di bidang perpajakan dan retribusi daerah agar daerah mampu meningkatkan pendapatannya, guna menopang pembiayaan pembangunan di daerah. Akan tetapi pada pelaksanaannya undang-undang ini lebih bersifat sentralistis dan limitatif, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan hampir di semua daerah. Hal ini tenth saja bertolak belakang dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan suatu respon dari semangat reformasi yang dikehendaki rakyat. Didasarkan pada latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah dampak apa sajakah yang ditimbulkan dari diterbiikannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terutama berkaitan dengan efektilitas penyelenggaraan otonomi daerah ?, dan pembaharuan apa sajakah yang hams diseinpumakan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan semangat reformasi Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dilengkapi pendekatan yuridis sosiologis dan analisa kualitatif Oleh karena itu penelitian ini disamping melihat hukum sebagai law in book sekaligus pula melihat hukum sebagai law in action. Temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertarna, sebagai normatif UU No 18 Tahun 1997 bersifat sentralistis dan limitatif, sehingga kemampuan suatu daerah untuk menggali pendapatan daerah di sektor pajak dan retribusi dibatasi dan tidak sesuai dengan kondisi suatu daerah. Hal ini mengingkari dari semangat reformasi di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tabun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999. Ke-dua, secara umum dengan diterbitkannya Undang-undang ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah terutama di sektor pajak dan retribusi daerah, hal ini disebabkan karena Undang-undang ini memungkinkan untuk terjadinya stagnasi pendapatan, yang disebabkan karena dihapuskannya pos-pos pajak dan retribusi tertentu yang selama ini menjadi andalan bagi suatu daerah. Ke-tiga, perlunya diadakan suatu pembaharuan dalam Undang-undang ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No 25 Tahun 1999, terutama agar memberikan peluang yang lebih luas kepada daerah dalam memungut pajak dan retribusi sesuai kondisi daerahnya.