PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN RANDUBLATUNG TERHADAP HUTAN DAN PENGELOLAANNYA DALAM MENINGKATKAN KESESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITARNYA

Abstract

Understanding of perception, value, and social attitude who live in the surrounding teak estate to the existence of forest and system of management in developing their welfare is becoming very urgent. It is not only caused by the study of cultural law, but also by management system of natural resources, especially forest fenomena of social not that is still happening. Conflict between government and local society or between business men and local society, or even the conflict between group of society with the others is getting more dangerous in claiming the legal right of managing forest Management of natural resources in claming the legal right of managing forest is not in the emptiness so it can be done singly without giving any attention to what is developing and rooted in local society. Messy forest management historically was the result of government interference which is dominative, hegemonic, and atoritoritis, so people who live in the surrounding of forest are in the condition of marginalizing by the system, and they live in the unjustice such condition appears the unsatisfactory in society, especially those who live in the surrounding of forest of local society which live in the forest Rural society of the forest which have been living in the forest or in the surrounding of forest before the government of Indonesia has no meaningful access in management and deviding the result of forest Their social living becomes marginal and the fenomena appears in society whose life is in poverty and in fact they must have the prosperity of forest result In this case there are so many questions which are focussed on ; (1) what is the real social perception in the surrounding of forest to the forest itself (2) what is the real social perception to the management system of forest carried out that is related with to their living prosperity. This study was carried out in the region of KPH Randublatung, by which the distruction of forest is now very severe due to greater lost of wood. The finding study showed that (1) the change of policy of management system by Perhutani in relation with the issue of Undang-undang No. 41-1999 about forestry and regulations which follow it actually have accomodated the problems which are faced by those people who live in the forest surrounding that is related with developing perception in the society but (2) in its implementation it gives big benefit fully for society in developing welfare, because law regulations are read texts by fexts, and the government in this case Perlmtani and Pemda and government institutions still do not run the policy and give impression that run the policy by their own will. Perception developes in society is never made into consideration, and the result of policy does not give good result and the society is still in their previous poverty position and tortured by the system. Pemahaman tentang persepsi, nilai, dan perilaku masyarakat sekitar hutan jati terhadap keberadaan hutan dan sistem pengelolaannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya semakin menjadi urgen. Hal itu bukan hanya karena studi itu rnenyangkut pula studi tentang budaya hukum, tetapi lebih disebabkan karena dalam sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan, fenomena kekacauan sosial sedang terjadi. Konflik antara negara dengan masyarakat lokal, atau pengusaha dengan masyarakat lokal, bahkan sangat mungkin kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain sedang meruncing dalam perebutan klaim hak pengelolaan hutan. Pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan mencapai keadilan antar berbagai pihak yang berkepentingan tidak dapat berjalan secara sendirian. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan hutan tidak berada di ruang hampa sehingga dapat direkayasa seen tunggal tanpa memperhatikan apa yang berkembang dan mengakar dalam masyarakat lokal. Kondisi cant marutnya pengelolaan hutan seen historis sebagai akibat dari ulah negara yang dominatit hegemonik, dan otoriter, sehingga masyarakat sekitar hutan seperti dalam kondisi termarginalkan oleh sistem, yang akibatnya mereka hidup dalam ketidakadilan. Kondisi seperti ini mendatangkan ketidakpuasan di masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan atau masyarakat lokal yang berada di dalam hutan. Masyarakat desa hutan yang tinggal sudah berabad-abad di dalam elan di sekitar hutan sebelum negara Indonesia tidak dapat memiliki akses yang berarti dalam pengelolaan dan pembagian hasil hutan. Kehidupan sosial mereka menjadi marginal dan fenomena yang muncul adalah masyarakat hidup dalam kemiskinan padahal seharusnya mereka bisa mendapatkan kelimpahruahan hasil hutan. Disinilah pennasalahan dimunculkan dengan sebuah pertanyaan difokuskan tentang (1) Bagaimana sebenamya persepsi masyarakat di sekitar hutan memandang hutan itu sendiri dan (2) Bagaimana persepsi masyarakat memandang terhadap sistem pengelolaan hutan itu dilakukan yang dihubungkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Studi ini dilakukan di wilayah KPH Randublatung, dimana saat ini kasus kerusakan hutan jati di wilayah itu sangat memprihatinkan sebagai akibat pencurian secara besar-besaran. Temuan studi menunjukkan bahwa (1) perubahan kebijaksanaan sistem pengelolaan hutan oleh Perhutani dengan keluarnya Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan-peraturan yang mengikutinya sebenarnya telah mengakomodasi pennasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar hutan yang dihubungkan dengan persepsi yang berkembang dalam masyarakat namun (2) dalam implementasinya belum sepenuhnya memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, karena peraturan hukum hanya dibaca secara kaku teks per teks, dan pemerintah dalam hal ini Perhutani dan Pemda serta instansi lain inasih setengah hati dalam menjalankan kebijaksanaan itu dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Persepsi yang berkembang di dalam masyarakat tidak dijadikan pertimbangan, akibatnya kebijaksanaan yang diambil menjadi mandul dan masyarakat tetap dalam posisi semula miskin dan teraniaya oleh instant