PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN RAYA

Abstract

Tesis ini dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN RAYA"(STUDI DI POLRES PEKALONGAN)ini mengkaji tentang bekerjanya Polisi lalu lintas dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya sebagai penegak hukum dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Setelah polisi di pisahkan dari ABRI diharapkan dapat memaksimalkan doktrin polisi yang mengayomi dan melindungi masyarakat tidak bersikap seperti militer yang cenderung keras,kasar serta kaku dalam menghadapi pelanggar lalu lintas. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur yang dilaksanakan meliputi berbagai aspek termasuk pembangunan di bidang hukum Diadakannya pembangunan di bidang hukum diharapkan hukum dapat di tegakkan dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum khususnya penegakan di bidang lalu lintas angkutan jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ,mengalami berbagai banyak faktor penghambat antara lain: a. Faktor undang-undangnya b. Faktor penegaknya c. Faktor sarana dan prasarananya d. Faktor budaya masyarakatnya. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan penambahan ruas dan panjang jalan membuat banyak terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas jalan raya. Dalam tesis ini terdapat temuan bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas, koordinasi antar instansi terkait belum dilakukan secara baik, sikappetugas di lapangan yang cenderung formal ternyata dirasakan masyarakat sebagai faktor penghambat peran partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.