PERGESERAN FUNGSIONALISASI BADAN USAIIA MILIK NEGARA (BUMN)

Abstract

Abstrak Konsensus politik dari Pasal 33 UUD 1945 mencakup tuju¬an untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN merupa¬kan manifestasi dari pasal ini, dimana pemerintah melakukan kontrol terhadap sektor ekonomi vital. Perkembangan ekonomi mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan BUMN. Langkah yang diambil adalah restrukturisasi BUMN yang berwujud perubahan status hukum perusahaan dan privatisasi. Hal ini didorong karena kebutuhan untuk menda¬patkan keuntungan dari kegiatan BUMN dan meningkatkan keman¬dirian BUMN. Tindakan ini menimbulkan berkurangnya fungsi sosial BUMN. Permasalahan yang timbul mengenai konsekuensi yuridis dari restrukturisasi BUMN dalam hubungannya dengan pergeseran fungsionalisasi BUMN, konsistensi kebijakan peme¬rintah mengenai restrukturisasi BUMN terhadap landasan kon¬stitusional BUMN, dan pembenahan BUMN dalam upaya meningkat¬kan kinerja BUMN. Penelitian ini menggiunakan pendekatan yuridis norma,if dengan penarikan sampel bertujuan, selanjutnya data disaji¬kan dengan menggumakan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsekuensi yuridis dari restrukturisasi BUMN adalah pemerintah membentuk peraturan