PER ANAN FOUST D ALAN PENEGAKAN HUKUM DI MANG LALU LINTAS ANOKUTAN JALAN RAYA ( STUDI DI POLRESTA JAMBI )

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul PERANAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 'RAM (STUDI DI POLRESTA JAMBI) ini. mengkaji tentang bekerjanya polisi lalu lintas sebagai,penegak hukum dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Permasalahan pokok yang dikemukakan adalah peran polisi dalam penegakan hukum dan permasalahan yang ditemui dalam upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas. Peran polisi dalam penegakan hukum dapat dilihat'dari peran normatif, peran faktual, dan peran ideal. Dalam pelaksanaan peran ada kecenderungan peran normatif lebih sering dilaksanakan,daripada peran lainnya. Penyebab hal tersebut adalah adanya kecenderungan untuk bersikap legal action dari petugas sehingga tidak berhadapan dengan kemungkinan adanya prates serta menghindari pra peradilan. Adanya fungsi tumpang tindih yang melekat pada polisi memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kendala pelaksanaan peran penegakan hitkum di bidang lalu lintas. Pendidikan dasar kepolisian yang dilakukan menurut cara militer (dengan doktein menghancurkan, padahal polisi seharusnya menggunakan doktrin mengayomi dan melindungi) membentuk polisi bersikap seperti militer yang cenderung keras, kasar dan kaku dalam menghadapi pelanggar lalu lintas. Kecilnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas semakin menunjukkan adanya hambatan peningkatan profesionalisme pnlisi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran penegakan hokum di bidang lalu lintas adalah faktor undang-undang yang sosialisasi dan pemihakan kepada masyarakat dirasakan kurang, personil polisinya balk kurangnya profesionalisme tdan jugs jumlahnya belum memadai. Juga sarana dan prasarana yang masih sangat kurang menjadi faktor penghambat di samping kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat khusunya pengguna jalan raya yang masih cukup rendah serta budaya hukun masyarakat. Upaya polisi meningkitkan profesionalisme dal am trtenanggulangi pelanggaran lalu lintas tidak berjalan sebagaimana mestinya mengingat berbagai faktor penghambat di atas, di samping perubahan dinamika masyarakat yang tidak disertai peningkatan kualitas pelayanan serta sarananya. Profesionalisme tugas hares disertai denoan kemandirian sikap (tidak adanya campur tangan dari pihak manapun) untuk itu pemisahan polisi dari ABRI merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. -Dalam tesis ini terdapat temuan bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas, koordinasi antar instansi terkait belum dilakukan secara balk. Sikap petugas di lapangan yang cenderung formal ternyata dirasakan masyarakat sebagai faktor penghambat peran partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum di -bidang lalu lintas.