KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS NJOP PBB KAITANNYA DENGAN PPH PASAL 25 DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TAMAR DAN BANGUNAN

Abstract

ABSTRAK Thesis ini mengambil judul "KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS NJOP PBB KAITANNYA DENGAN PPH PASAL 25 DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN". Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Masih kurang jelasnya tata can pengajuan keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak agar permintaannya terkabul ; Wajib pajak kurang jelas mengajukan keberatan alas BPHTB ditujukan terhadap apa ? Serta kurang jelasnya tata cara pengajuan banding kepacla Badan Peradilan Pajak ; Adanya kelemahan-kelemahan (loop holes) dalam PP No. 27 tahun 1996 PPH Pasal 25 final dan BPHTB. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa tata cara ketentuan keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak alas NJOP PBB kaitannya dengan PPH Pasal 25 final ; Menganalisa tata cara pengajuan keberatan dan banding alas NJOP PBB dan BPHTB ; Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam PP No. 27 Tahun 1996 tentang PPH Pasal 25 final dan UU No. 21 tahun 1997 tentang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pada permasalahan pertatna dan kedua, pendekatan masalahnya menggunakan metode kualitatif dilengkapi normatif, sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk penelitian diskriptif yakni suatu penelitian untuk menggambarkan tata cara dan pelaksanaan keberatan dan Banding terhadap NJOP PBB dan BPHTB. Data yang digunakan adalah data primer, yang sumbernya dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta dari beberapa wajib pajak yang mengajukan keberatan atau banding. Data sekunder diperoleh dan somber kepustakaan. Untuk analisa menggunakan metode interalctif Dalam permasalahan yang ketiga adalah termasuk penelitian normatif dengan menggunakan amber data sekunder yaitu Kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan topik tersebut. Analisa datanya dilakukan secara interprestasi dan sistematis sampai ke tarafdiskriptif Setelah penelitian dilakukan ternyata ditemukan data : Wajib Pajak banyak belum mengetahui tata cara pengajuan keberatan dan banding terhadap PPH Pasal 25 final dan BPHTB serta kurangnyatingkat pengetahuan wajib pajak tentang dasar pengenaan pajak. Putusan Keberatan maupun Banding ternyata, mayoritas dimenangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adanya kelemahan-kelemalian dart PP No. 27 tahun 1996 PPH Pasal 25 final dan UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHTB, perlu dibentuk "Tim Evaluasi Perattwan Perpajalcan" untuk mengkaji ulang hal-hal yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai lagi dengan kondisi sant ini. Saran dalam penelitian ini adalah : Perlu diberdayakan secara. optimal Kantor Penyuluhan untuk mensosialisasikan tata cara pengajuan keberatan dan banding sehingga wajib pajak lancar membayar pajak. Biaya pendaflaran dan hams membayar lunas pajak terutang dalam Pengajuan Surat Gugatan agar ditinj au ulang. ABSTRACT This thesis was entitled "KEBERATAN WAJ1B PAJAK ATAS NJOP PBB KAITANNYA DENGAN PPH PASAL 25 DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN". ("OBJECTIONS TO TAX OBJECT SALES VALUE OF LAND AND BUILDING TAX BE RELATED TO INCOME TAX ARTICLE 25 AND 1.K.ANSPER '1 ILE TO LAND AND BUILDING TAX"). The problem chosen for the research were : The Obscurity in the procedures and the handling of objections in the Directorate General of Taxes yet, for answering their request; The tax payers obscurity submitted the Objection for Transfer of title to Land and Building Tax, Concerning to what ?. And the obsecurity in the procedures for handling of appeal in Judical Body for Taxation Conflict; lot of loop holes in the Government Regulation Number 27; 1996 Income Tax article 25 final and Transfer Title to Land and Building Tax. The purposes of the research were to analyze the procedures handling and appeals of Tax Object Sales Value and of objections in the Directorate General of Taxes on Tax Object Sales Value of Land and Building Tax related to income Tax article 25 final; To analyze the procedure of handling objections and appeals of Tax Object Sales Value and Transfer Title to Land and Building Tax. Knowing about loop holes of Government Regulation Number 27, 1996 regarding Income Tax article 25 final, and Law Number 21, 1997 regarding Transfer Title to Land and Building Tax. The method applied the research was : Qualitative method be completed with normative are used for the first and the second problem, and form the character, it is a decriptive research namely a research carried out to do discribe the procedures and the handling of objection and Appeal on Tax object sales value of Land and Building Tax and Transfer Title to Land and Building Tax. The data used for the research were the primary data, taken from Land and Building Tax Service Office, from Directorate of Land and Building Tax, from Judicial Body for Taxation Conflict and also from a few of taxpayers making objection and appeal. While secondary data were taken from library saources; To analyze the data, it used interactive method. For the third problem, it belonged to normative legal research, it used secondary data that is library sources and others document related to the topic. The data analyze was interpreted sistematically and then presented up to descriptive level. After research to be done we have the following findings : So many tax payers did not know about the procedures of objection and Appeal on Income Tax article 25 final and Transfer Title to Land an Building Tax and also insufficient Information for the tax payers a bout the constitusional reference of tax obligation. Actually Objection decree and Appeal decree won by Directorate General of Taxes in mayoral/. Talking about loop holes of Government Regulation Number 27, 1996 Income Tax article 25 final and Law Number 21, 1997 regarding Transfer Title to Land and Building Tax, it is necessary established "Taxation Rule Committee for Evaluation' to review unfair law Taxation or in appropriate with a current condition. The recomendation of the research were : Need empower Tax Elucidation Office to Socialize the procedure of Objection and Appeal in order to pay taxes smoothly. Registered fee and paid taxes for Appeals should be Reconsidered later on.