PERGESERAN FUNGSIONALISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Abstract

Abstrak Konsensus politik dari Pasal 33 UUD 1945 mencakup tuju¬an untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN merupa¬kan manifestasi dari pasal ini, dimana pemerintah melakukan kontrol terhadap sektor ekonomi vital. Perkembangan ekonomi mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan BUNN. Langkah yang diambil adalah restrukturisasi BUMN yang berwujud perubahan status hukum perusahaan dan privatisasi. Hal ini didorong karena kebutuhan untuk menda¬patkan keuntungan dari kegiatan BUMN dan meningkatkan keman¬dirian BUNN. Tindakan ini menimbulkan berkurangnya fungal sosial BUMN. Permasalahan yang timbul mengenai konsekuensi yuridis dari restrukturisasi BUNN dalam hubungannya dengan pergeseran fungsionalisasi BUNN, konsistensi kebijakan peme¬rintah mengenai restrukturisasi BUMN terhadap landasan kon¬stitusional BUNN, dan pembenahan BUMN dalam upaya meningkat¬kan kinerja BUNN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penarikan sampel bertujuan, selanjutnya data disaji¬kan dengan aenggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsekuensi yuridis dari restrukturisasi BUNN adalah pemerintah membentuk peraturan peraturan yang dapat mengakomodir semua tujuan dan kebutuhan BUNN. Kebijakan pemerintah tetap konsisten dalam melakukan penyempurnaan mekanisme kerja BUMN tetapi tidak konsisten dalam mempertahankan fungsi sosial BUMN. Korporatisasi dapat dijadikan alternatif peningkatan kinerja BUNN. Prinsip dasar korporatisasi adalah menyerap manajemen sektor swasta ke da¬lam sektor publik, yakni memberlakukan fungsi komersial ke¬pada BUNN sementara pemiliknya tetap berada di tangan peme¬rintah. ABSTRAK Politics Agreement of UUD 1945 article 33 covered aim to increase public safety_ BUNN is the manifestation of ar¬ticle 33, where the goverment controls important economic sectors. In economic prosperity, the goverment forced to make some improvement over the BUMN. The measures are restructu¬rization, by changing the status of enterprise and privati¬zation. Those steps of improvement caused by the need of making profit of BUNN and the intent to increase its autono¬my. These are caused decrease social function of BUNN. The problems are juridical consequences from restructurization in relationship with moving up the functionalization of BUNN, consistency of goverment policy about restructuriza¬tion with constitutional BUMN and improvement in order to increase BUMN productivity. The research used normative juridical approximation with purposive sampling and data were offering with norma¬tive - qualitative analitic method. The research result show that juridical consequence of restructurization is the go¬verment makes rule that its can accomodate aim of BUNN. The goverment's policy consist to do mechanism BUMN but uncon sistenly defend BUMN's function. In improvement, corporisa¬tion conduct to get sector private management into public sector and do commercial function for BUMN while the gover¬ment stay as the owner.