PENGAMAN HAK-HAK NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN: Tuntutan Instrumen hukum Kepabeanan Internasional Dan Implikan Regulasinya Dalam Perundangan Kepabeanan Nasional

Abstract

This study is focused to three main problems, the three main problems are: (1) is the international customs instrument demand have been accomodated in regulation of national customs act? (2) is the national interest have earned to be protected by regulation of customs act invitation now? (3) what kind of the problems becoming rights security constraint - state rights in customs area in order to international customs cooperation and also Asean Customs? The aim' of this study was done as a mean to be describe about how national customs act regulation, concerning its accomodation to international law instrument and national interest to be secure. Result of this study is expected useful sciencely in the form of addition of exchequer, and concept in field tax law in general and customs law especially. Pragmaticly also, result of this study can become input to policy owner in order to reconstructing even design to wake up customs law in the future Uus constituendum). This study has been found: first, that by substantif customs act have accomodated is all of international instrument of goodness in GATT framework/WCO and also WTO, and so do in the same as framework of storey; level. Second, that weakness of regulation of invitation — customs act invitation lay in there is no execution order him from customs act at certain aspect which affect: (1) not yet synchronize customs act with regulation of sectoral act invitation, (2) deffrerence perception of is among enforcer punish about the essense of the customs act. Third, that with customs act have been regulation -with accomodation to international customs instrument, bringing implication structurally at: (1) legislation level, there are no idea comprehensively to attend an form 'package' customs act, and (2) institutional level, that is internal constraint and also toll eksternal and duty as first garda of customs act executor represent an separate problems which require effort for its resolving. Studi ini terfokus kepada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) Apakah tuntutan instrumen (hukum) kepabeanan internasional sudah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan nasional? (2) Apakah kepentingan nasional sudah dapat diamankan oleh peraturan penmdang-undangan kepabeanan sekarang? (3) Apa saja yang menjadi kendala pengamanan hak-hak negara di bidang kepabeanan dalam rangka kerjasama kepabeanan internasional maupun kepabeanan di Asean? Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana regulasi hukum kepabeanan nasional, menyangkut akomodasinya terhadap instrumen hukum intemasional dan pengamanan kepentingan nasional. Basil studi ini diharapkan bermanfaat secara keilmuan berupa penambahan perbendaharaan, dan konsep dalam lapangan hukum pajak pada umumnya dan hukum kepabeanan pada khususnya. Secara pragmatis pula, hasil studi ini dapat menjadi input bagi pemegang kebijakan dalam rangka rekonstruksi bahkan merancangbangun hukum kepabeanan di masa yang akan datang @us constituendum). Temuan studi menunjukan: pertama, bahwa secara substantif UU Kepabeanan telah mengakomodir sekalian intrumen internasional baik dalam kerangka GATT/WTO maupun WCO, demikian juga dalam kerangka kerja sama tingkat Asean. Kedua, bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan kepabeanan terletak pada belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Kepabeanan pada aspek tertentu yang berdampak pada: (1) belum sinkrormya UU Kepabeanan dengan peraturan perundang-undangan sektoral, (2) perbedaan persepsi di antara para penegak hukum tentang esensi UU Kepabeanan. Ketiga, bahwa dengan diregulasinya UU Kepabeanan —dengan akomodasi terhadap instrumen hukum kepabeanan internasional, membawa implikasi secara struktural pada: (1) level legislasi, yaitu belum ada pemikiran secara konprehensif untuk menghadirkan suatu bentuk `paket' UU Kepabeanan, dan (2) pada level institusional, yaitu kendala internal maupun eksternal Bea dan Cukai sebagai garda depan pelaksana UU Kepabeanan merupakan suatu pennasalahan tersendiri yang membutuhkan upaya untuk pemecahannya.