ANALISIS BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM) PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG TAHUN 2000

Abstract

Managing health services need a lot of money. They are used for many kind of component cost. So far, health services cost at Community Eyes Health Clinic comes from goverment budget either routine budgeting or development project such a community health improvement project. The patient contribution by ticketing is Rp.500,- (five hundred rupiahs), to be paid for provincial government as non tax government income. The tariff that valid of Community Eyes Health Clinic is based on the letter of agreement of Minister of finance number S-1085/MK.3/1991, dated September 25, 1991 as follow : Specialistic ekamination Rp.750,- , simple laboratory Rp.750,- , minor surgery Rp.10.000,- , moderate surgery Rp.20.000,- , mayor surgery Rp.60.000,- , pterygium Rp.20.000,- , and observation Rp.1.750,-. This research is made to find the unit cost and its analysis to determine the minimum and maximum real tariff including all factors influenced in Community Eyes Health Clinic. The method used in anlysing is real cost method. The research is also used to find the cost recovery rate by unit cost. The results are as follow : actual unit cost without salary in policlinic Rp.1.893,- (CRR 26,42 %), specialistic examination Rp.17.572,- (CRR = 4.14%), laboratory examination Rp.25.284,- (CRR = 2.97%), minor surgery Rp.21.830,- (CRR = 45.81%), moderate surgery Rp.43.660,- (CRR = 45.81%), major surgery Rp.243.495,- (CRR = 24.64%), observation Rp.94.808,- (CRR = 1.85 %), refraction Rp.4.022,- (CRR = 18.65%) and outside clinic Rp.150.516r (CRR = 66.44%). There is an exception for outside activities that CRR is still below 50 %, it means that government subsidiary is still required in health care at Community Eyes Health Clinic. The tariff and the government subsidiary can be determined by calculating unit cost and CRR. The tariff still should be adjusted to improve quality on community health services, because it is collectively responsibility among government, community and private sector. It also means to minimize government load in giving subsidiary to make Community Eyes Health Clinic independent. According to the result of deep interview with the Head of Community Eyes Health Clinic, the recent tariff is no longer suitable and should be anticipated by proposing semi independent and giving medicine and material budgetary. The finance division of Central Java Provincial office hardly support this cost analysis. The most importance factors is to promote it to all section of'community by making new innovation, and one thing should be remembered is that there is still low society subsidiary even in limited amount. On the other hand, new tariff formation must be made by considering regulation and furthermore should be discussed through law bureau forum, district government of income, district reperesentative council. Regarding all matters mentioned above, data, regulations, cost analysis and public skill must be well prepared. Head of Central Java Provincial health office hope that the tariff can be divided into strata and there should be cross subsidies independently between low and high society. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibutuhkan biaya. Biaya tersebut untuk membiayai semua komponen biaya. Selama ini biaya pelayanan kesehatan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat lebih banyak bersumber dari pemerintah/APBN baik berupa anggaran rutin maupun pembangunan melalui Proyek PPKM. Kontribusi dad pasien berupa karcis sebesar Rp.500,- yang nantinya disetor lagi ke Pemda sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak. Tarif yang dilaksanakan di BKMM saat ini adalah sesuai surat persetujuan Menkeu No. S-1085/MK.3/1991 tanggal 25 September 1991 yang besarnya sebagai berikut pemei iksaan spesialistik Rp.750,- laboratorium sederhana Rp.750,- operasi kecil Rp.10.000,- operasi sedang Rp. 20.000r operasi besar Rp. 60.000r pteregium Rp.20.000,- dan observasi Rp. 1.750,-. Masalah penelitian yang diangkat adalah berapa unit cost dan bagaimanakah analisisnya untuk menentukan tarif riil maksimum dan minimum serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penetapan tarif di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan studi kasus di BKMM Semarang. Tujuan peneHtian ini untuk mengetahui berapa besar biaya satuan (unit cost) pelayanan kesehatan di BKMM Semarang. Metode perhitungan analisis biaya satuan (unit cost) yang digunakan adalah metode real cost. Penelitian ini juga untuk mengetahui tingkat pemulihan/pemenuhan tarif yang berlaku dengan biaya satuan (unit cost) aktual (CRR = Cost Recovery Rate). HasH penelitian didapat biaya satuan (unit cost) aktual tanpa gaji untuk poliklinik Rp.1.893,-(CRR = 26,42 %), pemeriksaan spesialistik Rp. 17.572,- (CRR = 4,14 %), pemeriksaan laboratorium Rp.25.284,-(CRR = 2,97 %), operasi kecil Rp.21.830,-(CRR = 45,81 %), operasi sedang Rp.43.660,-(CRR= 45,81 %), operasi besar Rp. 243.495,- (CRR = 24,64 %), observasi Rp.94.808,-(CRR = 1,85 %), dan refraksi Rp.4.022,-(CRR = 18,65 %), serta luar gedung Rp. 150.516,-(CRR = 66,44 %). Kecuali untuk kegiatan luar gedung CRR masih dibawah 50 % yang berarti bahwa subsidi pemerintah masih diperlukan untuk pelayanan kesehatan di BKMM. Dad hasil perhitungan biaya satuan (unit cost) pelayanan kesehatan di BKMM dan dengan diketahuinya besarnya CRR dapat ditentukan berapa tarif yang diinginkan dan berapa subsidi pemerintah daerah yang dibutuhkan. Penyesuaian tarif masih diperlukan, agar pelayanan kesehatan masyarakat berkualitas dan berkesinambungan karena kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi beban pemerintah dalam pemberian subsidi dan dalam rangka menuju kemandirian Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Dad hasil wawancara mendalam dengan Kepala BKMM bahwa tarif yang sekarang berlaku sangat tidak sesuai dan antisipasi untuk kebijakan tarif baru diusulkan untuk semi swadana asal disediakan belanja obat dan bahan. Bagian Keuangan Pemda Propinsi Jawa Tengah sangat mendukung dengan adanya analisis biaya hanya perlu diperhatikan beberapa faktor misalnya perlu adanya peningkatan promosi kesemua lapisan, menciptakan inovasi-inovasi baru dan perlu diingat bahwa subsidi untuk masyarakat menengah kebawah masih ada, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan selektif. Disamping itu penyusunan pola tarif baru harus memperhatikan aturan-aturan yang ada kemudian dibahas bersama melalui rapat Biro Hukum, Dinas Pendapatan Daerah dan DPRD. Untuk itu perlu dipersiapkan data-data, kebijakan, aturan-aturan yang ada dan hasH analisis biaya serta kemampuan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah juga mengharapkan agar penyesuaian tarif dibuat secara berstrata sehingga diharapkan ada subsidi silang antara golongan mampu dan tidak mampu serta pengelolaanya dibuat semi swadana