"TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT" (PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS) SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

Abstract

Covering the situation where the global economic competition were not only taking place between the state, but between the economic player or the company, then the Indonesian company as the economic player has considered to increase their competencies both in the term of capital, the technological capability or the technological mastery, or the human resources. The limitation in the technological capability or the technological mastery on the company which operate in the industry could be covered by using the technology which have been used by the foreign parties by performed the transfer of technology which in such could be present through the instrument of Technical Assistance Agreement. In its implementation, the using of Technical Assistance Agreement as the instrument to realize the transfer of technology could not give the result as being expected. These matter are caused by several factors influenced that for the Indonesian parties become the barriers in realizing the transfer of technology, which are the contract factors, the composition of stock ownership factors in the company, and the position factors as the technology owners. The most influenced factors are the position as the technology owner which weaken the bargaining position of the Indonesian parties, both in the making of Basic Agreement (joint Venture Agreement) or the Technical Assistance Agreement. In the Joint Venture Company where the Indonesian parties become the majority stock owner, it could increase the bargaining position of the Indonesian parties so that it would balanced the foreign parties authority as the technology owner. In that terms, the content of both contracts could become fairer for each party, so the expectation in transfer of technology realization was more realized. According to that condition, the statement about the stock ownership in the company which established in the terms of foreign investments which regulate the necessity for the stock ownership increasing to the Indonesian parties after the particular period should be performed consistently. There is also necessary to made the execution regulation for all the constitution which regulate the transfer of technology, so it could become the guidance for the Indonesian parties in making the contract for the transfer of technology. Menghadapi situasi di mana persaingan ekonomi global tidak lagi terjadi antar negara melainkan antar pelaku ekonomi arau perusahaan, maka perusahaan¬perusahaan Indonesia sebagai pelaku-pelaku ekonomi dituntut untuk berusaha meningkatkan daya saing masing-masing balk di bidang permodalan, kemampuan atau penguasaan teknologi maupun sumber daya manusia. Keterbatasan di bidang kemampuan atau penguasaan teknologi pada perusahaan yang bergerak di bidang industri dapat diatasi dengan can memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing dengan melakukan alih teknologi yang antara lain dapat dilakukan melalui sarana Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknis). Dalam implementasinya, penggunaan Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknis) sebagai sarana untuk mewujudkan alih teknologi tidak dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharaplan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yang bagi pihak Indonesia menjadi hambatan dalam mewujudkan alih teknologi, yaitu faktor kontrak, faktor komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan dart faktor posisi sebagai pemilik teknologi. Di antara ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor posisi sebagai pemilik teknologi yang menyebabkan posisi tawar (bargaining position) pihak Indonesia menjadi lemah, balk dalam pembuatan Basic Agreement (joint Venture Agreement) maupun Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknis). Pada perusahaan joint venture di mana pihak Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas, maka hat ini dapat menaikkan posisi tawar (bargaining position) pihak Indonesia sehingga dapat mengimbangi kekuatan pihak asing sebagai pemilik teknologi. Dalam hal demikian maka isi kedua kontrak tersebut Iebih adil (seimbang) bagi kedua belah pihak, sehingga harapan alcan terwujudnya alih teknologi menjadi lebih besar. Untuk itu maka ketentuan mengenai pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangica penanaman modal asing yang mengatur mengenai adanya keharusan peningkatan pemilikan saham bagi pihak Indonesia setelah jangka waktu tertentu harus dilaksanakan secara konsisten. Di samping perlu segera dibuat peraturan pelaksanaan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur alih teknologi agar dapat dijadikan pedoman bagi pihak Indonesia dalam pembuatan kontrak alih teknologi.