PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA BRANJANG KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

SUGIARNI, SRI (2005) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA BRANJANG KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN SEMARANG. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
5Mb

Abstract

The Countryside Governance is a subsystem of government coordination basis for ideas in the arrangements that are variety, participation, original autonomy, democracy and enables of society. The new paradigm of local autonomy according to Ordinance Number 22, 1999 mentioned in the reality is still a lot look into skeptically. This research have aim to fmd out : a. How the importance of Local Parley Agency (BPD) within arranging and determining of Countryside Regulation? b. What the Local Parley Agency is also can do the others function? c. What the factors that effecting the function implementation of Local Parley Agency. The type of research that used is qualitative research method by legal research approach. Law beside, as a social symptom was come into contact by directly with other variables. The law is neared from both perspectives that is normatively (law in books) and empirically (law in actions) examined and studied. This study is to know the role of Local Parley Agency (BPD) within the Arranging and Determining of Countryside Regulation in Branjang Villages, Sub District of Ungaran, Semarang District. Result of the research is demonstrate the function that owned by Local Parley Agency have done as according to law and regulation whish prevail, included the legislation function, that is arranging and determining of countryside regulation. Although, the function not yet be conducted maximally. It is caused by many factors among others is limited infrastructures and the existing fund. Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan,landasan pemikiran dalam pengaturannya adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma bare otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ternyata masih banyak yang memandang secara skeptis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a. Bagaimana arti pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. b. Apakah Badan Permusyawaratan Desa juga dapat melakukan fungsi fungsi yang lainnya. c. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Sosio Legal Research. Hukum disamping merupakan kumpulan peraturan yang bersifat normatif, juga dilihat sebagai gejala sosial yang bersentuhan langsung dengan variabel lain. Hukum didekati dad dua sudut yaitu dipelajari dan diteliti secara normatif (law in books) dan secara empiris (law in action). Studi ini ingin melihat Peranan badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,termasuk fungsi legislasi, yaitu Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Walaupun fungsi tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang ada.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13611
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:07 Jun 2010 11:42
Last Modified:07 Jun 2010 11:42

Repository Staff Only: item control page