POLA PENYELESAIAN KEJAHATAN MENURUT KULTUR DUAN LOLAT DI MALUKU TENGGARA BARAT (MTB) SEBAGAI SARANA NON-PENAL

Abstract

The culture of Duan Lolat early appeared in a marriage form, what was first comprehended by ideal marriage should be happened internal group. Social system in Duan Lolat not constructed based on caste system. The Duan Lolat is an order arranging relationship between individual and also family in tribe Tanimbar, is one custom which adopted by government regulation. Duan assumed and confessed as Mister or owner of village which must be served, everything have to be majored for the sake, and Lolat as a slave. The issues of this study are (1) pattern of solving of criminal by Duan Lolat culture, (2) responds of Tanimbar society to solve criminal in Duan Lolat culture, and (3) study the local cultural enableness become policy to prevention of crime. The method used in this study is sosio-legal method, by the specification of analytical descriptive research. Using two data type are primary and secondary data. Primary data obtained through the information and clarification from society Tanimbar of elite figure of and also custom formal elite figure which have competence, while virgin secunder in the form of materials punish the primary, secunder and tertier. method of data collecting used by bibliography study, interview and questionaire. The data used analyzed qualitative empirical method. The findings show that system of criminal dispute in Duan Lolat culture (mediation) very effective because its economis and closeness of the relation each other, which mediator are figure at society custom and Duan, be carried out with personality custom law has a live in society, so that people would carry even respect about custom because for them custom as a control in society. The important thing to make custom institute formation in people of Tanimbar as soon as sentencing by custom even less criminal. Custom law have a diference with other be created in nationality ordinance as a representative all behavior. Munculnya Duan Lolat diawali dengan sebuah bentuk perkawinan, yang dulu dipahami bahwa suatu perkawinan ideal ialah perkawinan yang terjadi di dalam kalangan sendiri, dan dilarang untuk melaksanakan perkawinan diluar kelompoknya. Sistem pengelompokan sosial dalam Duan Lolat tidak mengkontruksikan adanya kelas-kelas sosial secara baku seperti sistim kasta. Duan Lolat adalah aturan yang mengatur hubungan kekeluargaan antar-individu maupun keluarga dalam suku Tanimbar, salah satu adat Tanimbar yang diaplikasi pemerintah daerah. Duan dianggap dan diakui sebagai Tuan atau pemilik desa yang harus dilayani, segala sesuatu harus diutamakan untuk kepentingannya, Lolat sebagai budaknya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu (a) pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat, (b) tanggapan masyarakat Tanimbar terhadap penyelesaian tindak pidana menurut kultur Duan Lolat, dan (c) sistem penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal yang bertolak dari nilai-nilai yang terkandung dalam kultur Duan Lolat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui informasi dan penjelasan dari masyarakat Tanimbar baik tokoh masyarakat adapt maupun tokoh masyarakat formal yang berkompeten, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara dan kuisener. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan kajian empiris sehingga bersifat komparatif. Hasil penelitian studi ini ialah, pola penyelesaian kejahatan dalam kultur Duan Lolat melalui mediasi lebih efektif karena prosesnya tidak lama dan hubungan kekerabatan lebih dieratkan, mediatornya adalah tokoh adat dan Duan, hal ini didukung oleh kuatnya adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat sangat mendukung bahkan menghormati keberadaan adat karena bagi mereka adat sebagai kontrol yang mengatur kehidupan bersama. Pentingnya pembentukan lembaga adat dalam masyarakat Tanimbar serta mempertimbangkan sanksi pidana yang diterapkan agar adat sejalan dengan hukum pidana sehingga mengurangi tingkat kejahatan. Hukum adat/lokal yang berbeda dapat dikemas dalam UU yang bersifat nasional.