PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) STUDI KASUS DI BPSK KOTA SEMARANG

Abstract

In Order to give a customer law protection, the government has issued Regulation Number 8 year 1999 on the Customer Law Protection. All the being lost costumers are allowed to prosecute the business actor throught Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) / Costumer Lawsuit Settlement Institution. The purposes of the research is to understand the real action of BPSK of Semarang city in order to settle the customer lawsuit up; to consider the risen problems faced by BPSK of Semarang city and to consider the existence extent of Regulation Number 8 Year 1999 on the Custumer Law Protection in the future time. The research method was normative law approach and supported by qualitative empirical law research. The research result shows that the customer lawsuit was completed by arbitrage, conciliation and mediation techniques. The risen problems were; there was no authority observing the settlement of costumer lawsuit; there was difficult to perform witnesses; there was an unsatisfied costumer on the council sentences; there was a limited instrument; there was no etiquette code and there was no certainty of the existence of Regulation Number 8 Year 1999 on the Customer Law Protection in the future time. There is a neede to authorize BPSK of Semarang city on monitoring and evaluating result and increasing the professionalism; it needs to socialize the cpmmunity and to ensure the existence of the Regulations Number 8 Year 1999 on the Costumer Law Ptotection in the future time; to set a comprehensibility on the manner of group, individual or the authorized party prosecution; to set an additional comprehensibility on commercial advertisement and on the defect, imperfect design, defect warning and / or defect instruction of the product responsibility. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, pemerintah telah menerbitkan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Panetitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan rill BPSK Kota Semarang dalam penyelesaian sengketa konsumen; mengetahui hambatan yang dihadapi BPSK Kota Semarang dan mengetahui sejauhmana Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dipertahankan dimasa yang akan datang. Metode penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa konsumen diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan mediasi. Hambatan yang dihadapi : tidak memiliki kewenangan memantau hasil penyelesaian sengketa konsumen; sulit menghadirkan saksi / saksi ahli; konsumen tidak puas dengan putusan majelis; keterbatasan sarana prasarana; belum adanya kode etik serta Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih eksis untuk penyelesaikan sengketa konsumen di tahun mendatang. Perlu pemberian kewenangan BPSK Kota Semarang untuk monitoring dan evaluasi hasil dan meningkatkan profesionalisme; perlu sosialisasi ke masyarakat serta agar Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap eksis di masa yang akan datang, perlu adanya : kejelasan tentang tata cara gugatan kelompok maupun seorang atau perwakilan; kejelasan tambahan tentang materi gugatan; kejelasan tambahan tentang beban pembuktian; kejelasan tambahan tentang ikian dan kejelasan tambahan tentang tanggungjawab produk cacat, cacat desain dan / atau cacat peringatan atau cacat instruksi