PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TABUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN BATTU, MAAL WATTA1WWIL (BMT) (Studi di Kabupaten Kudus) THE APPLICATION OF REGULATION NUMBER 38 YEAR 1999 ABOUT ME MANAGEMENT OF ZAKAT (ISLAMIC CHARITY) IN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) ACTIVITIES AND DEVELOPMENTS (STUDY RESEARCH IN KUDUS REGENCY)

Abstract

Baitul Maal Wattamwil (BMT) is on integreted Private Board (Balai Usaha Mandiri Terpadu) that has a concept as Baitul Wattamwil, means that this board has two main major activities; they are Baitul Maal and Baitul Tamwil. According to its functions, Baitul Maal has duties in collecting, managing, and distributing zakat, infaq, and sodaqoh (ZIS) Islamic charities, that has focused on social aspect and run based on regulation and trustworthy. Meanwhile, Baitul Tamwil is a commercial foundation (Profit motive) with the third hand donator; the donation could be a loan or investment for developing productive efforts to increase the quality of entrepreneurs' economic activities that run based on syari'ah principles. Accordingly, BMT consists of two different activities that unite in to one single foundation called Baitul Mall that does not have a profit motivation and Baitul Tamwil that is founded to have a profit motivation. According to Baitul Mall BMT function, that are to collect, manage, and to distribute zakat, infaq, and sodaqoh (ZIS)/ Islamic charities, that has focused on social aspect and run based on regulation and trustworthy, therefore, it always follows the act Number 38 Year 1999 about the management of Zakat (Islamic charity), which has a main purpose to increase services for the society when they give their Islamic charity (zakat) based on the religion obligation, an increase in function and role of religion norm on the occasion to reach society welfare and a socialjustice, and also an increase in use results and productivity. The method used is normative-empirical approach with primary and secondary data. The research results and analysis is the application of Regulation Number 38 Year 1999 about Management of Zakat (Islamic charity) in Baitul Maal Wattamwil activities and developments, officially has not been complete and effective yet, because of: I. The BMT in Kudus Regency is not entirely in Syariah Council/Dewan Syariah yet; 2. Most of the BMT committee personnel in Kudus Regency have less understanding of the Regulation rules, moreover, many of them do not know the Regulation at all. 3. The Regulation Number 38 Year 1999 about the Management of Zakat (Islamic Charity) with unfinished situation has not been socialized maximally, therefore, the society element are either do not understand or do not know the existence of the Regulation Baitul maal wat Tamwil (BMT) Merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang mempunyai konsep sebagai Baitul maal wat Thmwil, yang berarti lembaga ini mempunyai dua inti kegiatan pokok, yaitu: Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Menurut fungsinya Baitul Mad bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara Baitul Tamwil merupakan lembaga komersiil (Profit motive) dengan pendanaan dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian BMT merupakan gabungan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yaitu Baitul Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Battu! Tamwil yang dalam pendiriannya mcmang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba) Baitul Metal BMT yang menurut fungsinya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya maka tidak terlepas dad peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan Jaya guna. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan "normatil empirik"dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Basil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh hal-hal sebagai berikut: Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil belum sepenuhnya dilaksanakan atau belum efektif dilaksanakan hal tersebut dikarenakan: 1. BMT di Kabupaten Kudus belum sem uanya ada Dewan Syariahnya; 2. Sebagian besar Para pengelola BMT di Kabupaten Kudus kurang memahami peraturan per -Undang-Undangan yang berlaku bahkan ada yang tidak tahu sama sekali ; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keadaannya yang masih perlu disempurnakan, belum maksirnal disosialisasikan, sehingga masih banyak elemen masyarakat yang bukan saja memahami isinya tetapi juga belum mengetahui keberadaannya.