PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR

Abstract

The change of the registration system from declarative to constitutive ones directly affects business in Indonesia. This is due to the fact that most of the society run home industry with small capital and lack of knowledge on trademark law. Most of the entrepreneurs are able to create their own trademarks but due to lack of the trademark law and cost, they do not register their trademarks, they are, however, registered by other people who have enough capital, and consequently they own their registered trademarks. The aims of the research are to analyze and investigate the causes that make the constitutive registration system unable to minimize the legal dispute on trademarks, and the legal protection of the constitutive system to the trademark holders who have not registered formally their trademarks in case there is a dispute on the use of the constitutive registration system in the future in Indonesia. The method used in this research is qualitative one with a micro perspective. The qualitative research is to get the descriptive data, and the micro perspective was ,chosen because the social reality as micro attribute is easily understood. The approach used is socio-juridical one. Since the constitutive registration system was in use, the number of cases in trademark field can be minimized as shown by the figure of the trademark cases, which was decreasing. In 1990, there were 252 cases, while in 2001, there were only 85 cases. However, from qualitative point of view, the cases were getting harder. This was caused by a better development of the production technology and telecommunication used and the tougher competition among the entrepreneurs. Pursuant to constitutive system, the trademark holders who have, formally, not registered their trademark did not obtain legal protection because, basically, constitutive system only protects the trademark holders who have registered their trademark to the Trademark Registration Office. In economy, we know that some of the elements of the social economy are small-and-middle¬scale businessmen and informal traders. However, most of them have low legal awareness. Therefore, there must be a new paradigm for the constitutive trademark registration system that has been applied so far. The paradigm is to propose an idea of the trademark registration system which is admitted to both small-scale businessmen and legal guarantee. Perubahan sistem pendaftaran dari deklaratif menjadi konstitutif, secara langsung sangat berpengaruh terhadap dunia usaha di Indonesia, hal ini disebabkan masyarakat kita masih banyak yang menjalankan Home Industry, dengan modal yang kecil dan pengetahuan hukum mereka banyak yang sangat kurang khususnya tentang masalah Flak atas Merek. Sebagian besar para pelaku usaha mampu menciptakan merek sendiri, akan tetapi karena pengetahuan hukum mereka kurang, dan biaya yang minim, maka mereka tidak mendaftarkan mereknya, sehingga merek didaftarkan orang lain yang bermodal dan menjadi miliknya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan mengetahui hal yang menyebabkan sistem pendaftaran konstitutif belum bisa mengurangi sengketa-sengketa di bidang hukum merek, perlindungan hukum dalam sistem konstitutif terhadap pemegang hak merek yang belum terdaftar secara fonnil apabila terjadi sengketa dan penggunaan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam perspektif ke depan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan perspektif mikro, penelitian kualitatif dimaksudkan agar dapat menghasilkan data deskritif sedangkan perspektif mikro dipilih mengi ngat realitas sosial sebagai atribut mikro yang lebih mudah dipahami. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Sejak mulai diterapkannya sistem pendaftaran konstitutif jumlah kasus-kasus di bid ang merek mulai dapat ditekan, terlihat pada jumlah kasus merek yang ada pada Tahun 1990 sebanyak 252 kasus pada tahun 2001 menjadi 85 kasus , namun dari segi kualitas kasus terlihat meningkat, hal ini disebabkan makin tingginya teknologi produksi dan telekornunikasi yang digunakan serta makin kompetitifnya persaingan di kalangan pelaku usaha. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara formil tidak memperoleh Perlindungan hukum, karena pada dasarnya sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pada Kantor Pendaftaran Merek. Dalam bidang ekonomi, kita ketahui salah satu unsur perekonomian masyarakat kita adalah pengusaha kecil dan menengah serta pedagang informal, pengusaha-pengusaha kecil tersebut pada umumnya memililci kesadaran hukum yang rendah, sehingga perlu suatu paradigma baru terhadap sistem pendaftaran merek konstitutif yang sudah kita anut sekarang, paradigma ini harus bertujuan membentuk suatu konsep sistem pendaftaran merek yang selain berpihak kepada pengusaha kecil juga dapat menjamin kepastian hukum.