PEMBERDAYAAN BUDAYA DURUM PENGUSAHA BATIK MELALUI PENDAFTARANHAK ATAS MEREK DALAI RANGKA PENINGKATAN EKONOMI P.ENGUSAHA KOTA PEKALONGAN

Abstract

Trade mark is soul of product, because it can be an identity and characteristic which connect between batik entreprenuer and costumer. Since trade mark is really important for its batik product, the registrations its of entreprenuer right to Dien HaKE is an important things for security, certainty and its comfortable in business. But the legal awareness of entrepreneur to register their batik trade mark are low obviously. The low level of legal awareness was influenced by the legal culture absorption. Research results reveal that fiistly, the opinion and the understanding of batik entrepreneur in Kota Pekalongan regarding with batik trade mark are good, because batik trade mark has strategic function for its market, then it would be a must to set the trade mark. Secondly, the legal culture which s absorbed by batik enterepeneur is not suitable with the values that be contained in UUM 2001, so they neglected trade mark registration. Thirdly, factors that can become obstacles in registration process which was complained by the entrepeneur are legal system, that is the substance of UUM 2001 contains internal weaknesses; legal structure, that is administration and bureucracy of Ditjen Hail I which is not supported by proper tools and infrastructure; and legal culture which is absorbed by batik enterpreneur tend to neglect trade mark registration, since it is not result in real profitability for their business activity. And fourthly, the empowerment effort of batik entepreneur legal culture by trade mark registration to enhance entrepreneur economic is intended to increase both of their capital power, telmology and management to keep survive in competitive market era. The empowerment interrelate with awareness effort, participation and active emansipation of batik entrepreneur to strengthen and preserve their barganing position as one of economic actor to create ecomonic actor to create economy democracy which is socially fair. Therefore, goverment support to their existence absolutely needed. To make the empowerment come true, the first step should be done is activity of law socialisation by many from, such as speading the news, announcement and doctrine as legal comunication medium between government and Kota Pekalongan batik enterpreneur to suprrot up and build legal awreness which have kognitive and affective dimension Pada clasarnya merek merupakan "roh" dari suatu produk, karena merek adalah tanda pengenal serta tanda pembeda yang menghubungkan pengusaha batik dengan konsumen. Menginggat pentingnya fungsi merek batik tersebut, maka pendaftaraan hak atas merek batik pengusaha batik Kota Pekalongan pada Ditjen HaKI merupakan suatu kebutuhan demi keamanan, kepastian dan kenyamanan dalam berbisnis. Akan tetapi pada kenyataannya tingkat kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan hak atas merek batiknya dapat dikatakan rendah. Rendalmya tingkat kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum yang diresapinya. Hash penelitian menunjukkan pertama pandangan dan pemahaman pengusaha batik Kota Pekalongan tentang merek batik adalah baik, karena merek batik memiliki fungsi strategis bagi pemasaran batik sehingga pencantuman merek hukumnya wajib; kedua budaya hukum yang diresapi pengusaha batik bersifat tidak cocok dengan nilai¬nilai yang dikandung dalam UUM 2001, sehingga mereka mengabaikan registrasi merek; ketiga faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek pendaftaran yang dikeluhkan pengusaha adalah sistem hukumnya yaitu subtansi UUM 2001 mengandung kelemalian internal; struktur hukum, yaitu administrasi dan birokrasi Ditjen HaKI yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana memadai, dan budaya hukum yang diresapi oleh pengusaha batik bersifat mengabaikan registrasi merek, karena kegiatan tersebut tidak memberikan keuntungan rill bagi kegiatan bisnisnya; dan keempat upaya pemberdayaan budaya hukum pengusaha batik melalui pendaftaran hak atas merek untuk meningkatkan ekonomi pengusaha dimaksukan untuk meningkatkan daya (power) mereka baik dari segi modal, teknologi serta manejemen untuk tetap survive di era persaingan pasar. Pemberdayaan disini terkait dengan upaya penyadaran, partisipasi dan emansipasi aktif dari pengusaha batik agar posisi tawar mereka sebagai salah satu pelaku ekonomi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial menjadi kuat dan langgeng. Oleh karena itu dukungan pemerintah terhadap keberadaan mereka mutlak diperlukan. Untuk merealisasikan pemberdayaan tersebut, maka langkah awal yang dapat ditempuh adalah dengan kegiatan sosialisasi hukum dengan berbagai bentuk antara lain pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajaran sebagai media komunikasi hukum antara pemerintah dengan pengusaha batik Kota Pekalongan untuk menumbuh-kembangkan serta membangun kesadaran hukum yang berdimensi kognitif maupun afektif.