PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Abstract

In conventionally, the need of funds is provided by financial institution. This institution has acctivities in finance, which collects funds and distributes them directly or indirectly to public. As one of banking institution activities in distributing funds is by giving credit. In credit contract, one of factors to consider, what collateral of the credit proposal. Because the credit that has no proper collateral will contain a high risk. Hence, in activities of credit distributing by banking require collateral of debtor, because the collateral used in credit contract is rights on land will be charged by rights of bail as ruled in the Act number 4, 1996. One of features of this bail rihts is easy and certain, however, in practise is still hard to do. This thesis will explain the three first problems of how the implementation of credit contract on banking institution by the collateral of bail rights on land and goods related by land. Second, what problems that influence the implementation of credit contract by the collateral of bail rights on land and goods related by land. Third, how the implementation of execution of bail rights on land and goods related with land, if debtor is unfulfillment in credit contrct. The discussion of research results can conclude that the implementation of credit contract on banking institution by the collateral of bail rights on land and goods related with land, started by the submitting of credit proposal to bank. Then, all accepted credit/financial proposals would have credit analysis and evalution and collateral estimation for checking and examining. Based on the analysis, can be known that from the proposal proposed by prospective debtor to bank, not all of them are approved or distributed. Because the proposal that has complete requirement can be realized by bank. The problems that influence the implementation of credit contract are the collateral is not feasible, incomplete required document, the term of rights on land in form of building utilization rights is expired before the credit is due, the inappropriate debtor's data between the archive and the real condition. The execution implementation of bail rights on land, if the debtor is unfulfillment in credit contract. The bank indirectly does the execution, but keep trying to do persuasive approach to customers. This approach is done in order to be able to et a settlement of stuck credit peacefully without execution. Litigation process will be taken by bank if the debtor has no good will. So based on the certificate of bailrights that becomes the credit collateral of debtor can be executed according to the Act number 4, 1996. But in practise, there must be an agreement of execution fiat first from the head of first instance Court. Seoara Konvensional kebutuhan dana disediakan oleh lembaga keuangan. Lembaga ini mempunyai kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung mengliimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Sebagai salah bentuk dad kegiatan lembaga perbankan dalarn penyaluran dana adalah dengan pemberian kredit. Dalam perjanjian kredit, salah satu faktor yang dipertimbangkan, apakah yang menjadi jaminan dan pennohonan kredit tersebut. Sebab kredit yang tidak mempunyai jaminan yang cukup akan mengandung resiko yang besar. Untuk itu di dalarn kegiatan penyaluran kredit oleh perbankan perlu adanya jaminan dari debitur, karena jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit adalah hak atas tanah maka dibebani dengan Hak Tanggungan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Salah satu ciri dan Hak Tanggungan ini adalah mudah dan path, akan tetapi dal= pelaksanaannya masih sulit untuk dilakukan. Dalarn tesis ini diangkat tiga permasalahan pertama bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga Perbankan dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah besrta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kedua kendala-kendala apakah yan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah besrta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Ketiga bagaimanakah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, apabila debitur wanprestasi dalarn perjanjian kredit tersebut. Pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga perbankan dengan jamirrarr Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Bahwa secara teknis fisik, menabung di bank syari'ah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidal( ada perbedaan, yaitu dalam unsur-unsur perjanjian, sifat, bentuk, analisis dan syarat sahnya perjanjian. Hal ini karena bail: bank syari'ah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umurn. Narnun jika diarnati secara mendalam terdapat perbedaan-perbedaan substansial, yaitu dalam hal konstruksi hukurn, hubungan hukum, beberapa klausula dalam akad perjanjian, dan terutama kontra prestasi tidak berupa bunga bagi Bank Muarnalat Indonesia tetapi bagi hasil. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah Jarninan yang diberikan kurang layak; Dokumen yang dirninta tidak lengkap;Hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, jangka waktunya berakhir sebelum kreditnya jatuh tempo; Ketidaksesuaian data debitur antara yang tersimpan diarsip dengan keadaan sebenarnya. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang bekaitan dengan tanah, apabila debitur wanprestasi dalarn perjanjian kredit. Pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian kredit macet secara damai tanpa melalui eksekusi. Untuk itu upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah : Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring. Proses litigasi akan ditempuh oleh bank, apabila nasabah deitur beritikad tidak balk, maka berdasarkan sertiikat Hak Tanggungan yang menjadi jaminan kredit debitur dapat dilakukan eksekusi menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, tetapi dalam real ita praktek hams ada persetujuan fiat eksekusi dulu dari Ketua Pengadilan Negcri.