IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH ( Studi Kasus Pelaksanaan Pelelangan pada Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah )

PRAMONO, EDDY DJOKO (2004) IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH ( Studi Kasus Pelaksanaan Pelelangan pada Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah ). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
6Mb

Abstract

One of the claim of the wholewide's reformations is re-examining the Presidential Decree No. 16/1996 about the implementation of National Budget and Income, which has become a place to stand on the auction's realization, can not be avoid any longer the weakness in that rules that do not have a reformation spirit, is surely have to be changed. Therefore, in order to respond the public's claim, the government has released the new Presidential Decree No. 18/2000 by deleting some of rules from the Presidential Decree No. 16/1996 that concerned no longer appropriately used. If we turn back around to the auction process which still be guided by the Presidential Decree No.16/1999, we still can feel the sense of monopoly, in which certification and acreditation of construction services had been caned out by GAPENSI and for the goods' supplies had been caned out by KADIN, while in the Presidential Decree No. 18/2000, these two things are handled by an organization or construction services' association. Now the problems are, what kinds of policy has taken by local government in order to expose the rules and regulations of certification and acreditation; what kinds of actions will be taken and considerations of its effects ; and also how far this organization or this association be able to coordinate all of the importances, considering that in this Presidential Decree No. 18/2000, not straightly mentioned about the competence to give acreditation and certification. Based on the explanations above, to make more clearly about the examinations, the research had be done by using sociology juridical's approach methode and regulation (normative)'s juridical, which means sociology juridical by using empirical datas, while regulation (normative)'s juridical is used to find In Concreto's law and vertical-horizontally synchronization and empirical. More over, the aim of the research is to know wether The Presidential Decree No. 18/2000 about the rules and regulations of goods and services supply's realizations in Government's Institutes can be able to give law's certainty and can coordinate all of the importances or not. The result of the whole research explain that, eventhough The Presidential Decree No. 18/2000 has effectively prevailed, but in the realization still difficult to be implemented. It is because of the arguments that still occur among the construction service and good supply's public, also the service's users in case of certification and acreditation. Tuntutan reformasi disegala bidang salah satunya adalah mengkaji kembali Keputusan Presiden No.16 Tahun 1.996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selama ini menjadi pijakan dalam pelaksanaan lelang, tidak bisa dihindari lagi kelemahan dalam Keputusan Presiden tersebut yang tidak memiliki semangat reformasi sudah layaknya diganti. Karena itu untuk merespon tuntutan masyarakat luas, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 dengan menghapus beberapa ketentuan dalam Keppres No. 16 Tahun 1996 yang dianggap sudah tidak sesuai. Apabila kita menengok kebelakang dengan melihat proses pelelangan yang masih berpedoman pada Kepres No. 16 Tahun 1996 maka nuansa monopoli masih terasa, dimana untuk sertifikasi dan akreditasi dilakukan oleh GAPENSI dan untuk Pengadaan Barang oleh KADIN sedangkan pada Keppres No. 18 Tahun 2000 hal ini deserahkan kepada Lembaga atau asosiasi jasa konstruksi, permasalahannya adalah kebijakan apa yang diambil pemerintah daerah dalam menyikapi persyaratan sertifikasi dan akreditasi, bagaimana langkah — langkah yang diambil dan dampak yang ditimbulkan atas keluarnya Keppres No. 18 Tahun 2000, serta sejauh mana lembaga atau asosiasi ini dapat mengkoordinir kepentingan para pihak mengingat dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 ini tidak secara tegas disebut kewenangan memberi akreditasi dan sertifikasi. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mempertajam penelaahan dan penelitian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan data empiris sedangkan yuridis normatif untuk menemukan hukum in Concreto serta sinkronosasi vertikal dan herisontal dan empiris. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum serta dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Dan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 meskipun sudah berlaku efektif tetapi dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena masih adanya perdebatan dikalangan masyarakat jasa konstruksi maupun pengadaan barang serta pengguna jasa dalam hal sertifikasi dan akreditasi.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13564
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:07 Jun 2010 10:29
Last Modified:07 Jun 2010 10:29

Repository Staff Only: item control page