HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA POLISI PAMONGPRAJA DAN POLRI DALAM PELAKSANAAN UPAYA PAKSA TERHADAP KASUS-KASUS ASUSILA DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

In Indonesia there are two institutions which stricts law called police and state officer investigations, according to chapter 6 verse 1 KUHAP (Penal code). The Police as an investigation as a life law and the edge of investigating in doing stricking law is regional police. The Regional Police in Semarang Region is formed base of Regent decision Letter no 061/8/2002 and June 19h 2002. the Regional Police, Semarang Region in doingtask mainly to cope all the unmorality cases never pay attention to working standard and profesionalis whereas the Police as an investigator generally, so the writer construc the problems : 1. How is the knowledge about tecnic and tactic is had b y the Regional Police in Semarang Region in solving unmorality cases. 2. What factors are support and delay the relationship between Regional Police and Corp in doing hand way in unmorality cases in Semarang Region. This research is giving and getting emphiris view about the characteristic investigating by Regional Police, The way out of unmorality cases and get an explanation about the relationshio between the Regional Police and Corps. This research is done by using emphiris method and functional approach use interpretation and analyse which is used in emphiris researching. Sample is taken by non random sampling. From the result of research and analyse which is got We can conclude that knowledge about tecnic and tactic is had by Regional Police and finishing unmorality cases inadequate way because They just given base knowledge from the corp without the complete investigation process. Di Indonesia terdapat dua lembaga penegakan hukum yakni polisi dan penyidik pegawai negeri sipil, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) KUHAP.Polisi sebagai penyidik merupakan suatu hukum yang hidup dan secara sosiologis merupakan ujung tombak beketjanya hukum ,namun ada lembaga lain yang juga effektif sebagai penyidik dalam melaksanakan penegakkan hukum yaitu Polisi Pamongpraja Di Kabupaten Semarang Polisi Pamongpraja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati no:061/8/2002 tanggal 19 Juni 2002. Polisi Pamong praja Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas terutama dalam melakukan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila kurang memperhatikan standar kerja dan etika kerja profesional sebagaimana Polri sebagai penyidik pada umumnya sehingga penulis merumuskan permasalahan 1. Bagaimanakah pengetahuan tentang teknik dan taktik yang dikuasai oleh Polisi Pamongpraja kabupaten Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus asusila ? 2. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat hubungan koordinasi antara Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang dengan Pold dalam meiaksanakan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila di Kabupaten Semarang Tujuan penelitian ini untuk memberikan dan memperoleh gambaran empiris tentang karakteristik penyidikan oleh polisi pamongpraja, cara penyelesaian kasus-kasus asusila, serta untuk memperoleh penjelasan tentang hubungan koordinasi antara polri dengan polisi pamongpraja. Penelitian clilalcsanakan dengan mernpergunakan metode empiris dengan pendekatan fungsional dan struktural, mempergunakan interpretasi dan analisis yang lazirn dipergunakan dalam penelitian empiris.pengambilan sampel denga cara non random sampling. Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan tentang teknik dan taktik yang dikuasai oleh Polisi Pamongpraja kabupaten Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus asusila kurang memadai karena hanya dibekali dengan pengetahuan dasar kepolisian tanpa pengetahuan tentang proses penyidikan secara lengkap