KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUMNYA

Abstract

Combating corruption in recent time has walked in a comprehensive policy and preventive corridor. Preventive efforts of corruption connect to "gift" (phrase) in wide of meaning (gratification) from someone (other party) to public servant or government body as a bribe. Corruption act in this time has introduced term "gratification" as part of corruption preventive. Gratification represents a "gift" in wide sense to public servant or potential government body as bribing if relating to position/occupation and oppose against obligation of state apparatus. But in straightening of and applying of its law tend to experience of resistance/constraint. Therefore, arrangement of problem of gratification as corruption preventive representing the part of policy of criminal law, needing arrangement having the character of is comprehensive. Approach method which applied in this research is normative approach method through research normative. Used by data type are secondary data using materials secondary and primary. Secondary data used to assist to analyze and comprehend materials the primary. Result of which does obtained is there are some constraint faced in arrangement of gratification in this time need overall arrangement. Policy of formulation concerning gratification which have there is in this time in Act Number 31/1999 jo. Act Number 20/2001 need reconstituting (re¬formulation) especially in substance congeniality of gratification, reporting acceptance of gratification to Commission Anti-Corruption, crime sanction, and qualification of giver and receiver gratification, that applying optimal and straightening of law (Justice and legality). Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah berjalan dalam suatu koridor kebijakan yang komprehensif dan preventif. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi menyentuh tahapan pemberian dalam arti yang luas (gratifikasi) dari seseorang (pihak lain) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suatu tindak pidana (suap). Undang-undang korupsi saat ini telah memperkenalkan istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara. Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya cenderung menghadapi hambatan/kendala. Oleh karena itu, pengaturan masalah gratifikasi sebagai upaya penanggulangan atau pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, memerlukan pengaturan yang bersifat komprehensif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut. Hasil yang diperoleh adalah terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengaturan gratifikasi saat ini yang memerlukan pengaturan yang bersifat menyeluruh. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (re-formulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.