KRIMINALISASI KEJAHATAN PERANG DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA WAR CRIMES CREVIINALIZATION INTO THE GRAVE BREACHES OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA

Abstract

Research of this thesis from the penal policy side on purpose to know about crime which happened in International and Non International Armed Conflict situation and about prospect for war crimes criminalization into the grave breaches of human rights in Indonesia. This research belongs to clasify descriptive research, nevertheless from the frame guidance, the analysis belongs to clasify of positive law inventory research, principles of legal scienc. This research used normative law approach methods. It mainly used secondary data, while primarily data was used as bibliography and document study support. Moreover, it is completed with a follow study at International Committee of The Red Cross and The Humanitarian Permanent Committee of Judgedment and Human Right Departement in Jakarta. The result and discussion show that yet there is no penal policy at this time in order to resolving war crimes, expecially non international armed conflict it's seen that protocol additional to the Geneva conventions of 12 august 1949 and relating to the protection of victims of non international armed conflict (Protocol II) of 8 june 1977 have not be ratified by government of Indonesia. The worse situation was war crimes substantif not be addopted into the grave breaches of human rights in Indonesia. (Human Rights Tribunal Act) Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini, dari segi kebijakan penal bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata baik yang bersifat intemasional maupun non intemasional dan kemungkinan untuk dapat dilalculcannya kriminalisasi kejahatan perang dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, namun dari kerangka acuan analisisnya tergolong: penelitian Inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan hukum normatif Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang kepustakaan dan studi dokumen. Namun di samping itu jugs dilengkapi dengan studi lapangan di International Committee of Red Cross dan Panitia Tetap Hukum Humaniter Departemen Kehakiman dan flak Asasi Manusia R.I di Jakarta Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis bahwa belum ada kebijakan penal saat ini dalam penanggulangan kejahatan perang, terutama perang yang bersifat non intemasional yang terlihat dengan belum diratifikasinya Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata yang bersifat Non Internasional. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak dimasukannya materi kejahatan perang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.