PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH

SALAM, JOHNNY (1997) PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH. Masters thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO .

[img]
Preview
PDF - Published Version
146Kb

Abstract

ABSTRAK Studi mengenai penegakan hukum perusakan hutan di Kabupaten Donggala paling tidak memberi pelajaran kepada kita bahwa penegakan hukum tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Artinya, persoalan penegakan hukum bukan hanya persoalan bagaimana hukum positif dijalankan, tetapi lebih daripada itu. Ternyata persoa¬lan penegakan hukum meliputi aspek yuridis, aspek penegak hukum, aspek sarana penegak hukum dan budaya masyarakat. Aspek-aspek itu saling berkaitan satu sama lain, dan tidak mungkin Baling menegasi satu dengan yang lain. Dari penelitian ditemukan, bahwa meskipun secara yuridis dapat dikatakan perundang-undangan yang berkaitan dengan perusakan hutan dapat dibilang cukup memadai, namun aspek-aspek lain seperti aspek penegak hukum, sarana, dan budaya hukum ternyata memainkan peranan penting untuk bisa efisien dan efektifnya penegakan hukum. Hal lain yang menarik bahwa penegakan-htlkum yang terjadi selama ini lebih bersifat sepihak, artinya aparat penegak hukum menerapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perusakan hutan kurang memperhi¬tungkan budaya masyarakat setempat. Masyarakat setempat melihat tanah dan hutan sebagai bagian dari hidup dan kehidupan mereka, sedangkan aparat penegak hukum melihat tindakan masyarakat setempat merusak hutan sebagai perbuatap melanggar hukum yang dapat diberi sanksi pidana. Kesenjangan pandangan yang selama ini terjadi tak pernah terjembatani dan hal itu pulalah yang menyebab¬kan seluruh upaya penegakan hukum pausakan hutan di Kabupaten Donggala tak pernah berhasil dan tak-mencapai sasaran. Temuan ini sedikit banyak membuktikan bahwa teori Labeling mendapat tempat yang istimewa-,karena dengan teori itu kita akan memperoleh penjelasan bagaimana penguasa (aparat penegak hukum) mengenakan nilai-nilainya sendiri kepada masyarakat tanpa memperhitungkan apakah nilai-nilai itu diterima atau tidak oleh masyarakat yang bersangkutan. .Masyarakat setempat dituntut untuk menerima begitu saja nilai¬nilai dari kekuasaan. dan itulah yang terjadi pada masyarakat Donggala. Justru di sini pulalah letak kelemahan dari seluruh upaya penegakan hukum yang dijalankan selama ini. Karena itu, jika ingin pengakan hukum berhasil di masa-masa mendatang, maka semua aspek dari upaya penegakan hukum dipahami dengan baik, karehe-masing¬masing aspek mempnyai andilnya sendiri dalam proses penegakan hukum. Dari penelitian ini pula ditemukan bahwa birokrasi penegakan hukum perlu dibenahi. Selama ini birokrasi penegakan hukum terasa berjalan sendiri¬sendiri dan tak bekerja dalam sebuah sistem yang terpadu. Hanya dengan demikian, konsep birokrasi seper¬ti yang dimaksudkan Weber perlu didalami dengan baik, agar tujuan birokrasi bisa mencapai sasaran.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13552
Deposited By:Ms upt perpus3
Deposited On:07 Jun 2010 10:18
Last Modified:07 Jun 2010 10:18

Repository Staff Only: item control page