KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN

Abstract

Sentencing is an important part in the process of implementing the maintenance of law. The development of the purpose and the subject of condemnation nowadays has brought along logical consequence toward the development of various criminal actions as stipulated in the laws in the hope that they will become instruments to support the sentencing purpose. Therefore, based on the above theory it's necessary to reformulate the type, manual/guidance and also the sentencing rules that are applied now. The problem which may emerge is that how the policy of the principal criminal formulation and its aditional and also the formulated policy being implemented in the future will help regulate the type and sentencing manual/guidance in connection with the development of the purpose and the sentencing subject. In order to answer the above problem, the writer has used normative methodolology research by using data resource as secunder data obtained and collected from the library and also the comparative methods conducted toward the types of foreign penal laws in answering the existing problems. From the result of the research the writer concluded that the formulated policy of the principal penalties and its additional applied now has not yet possesed the clear focus/direction, especially in related to the orientation of two main aspects namely the purpose of sentencing and the aspect of interest or need of the people and the corporation. This indication has been shown clearly that it hasn't been included in the sentencing manual/guidance in a clear view and also the rules/regulations subside the penal law. In connection with the orientation development toward the law subject, it should be viewed from the type and the law implementation that hasn't yet developet the law subject orientation on corporation, while the rules/laws outside the penal law in relation to the subject orientation development has expanded widely on corporation. In formulating the policy of the principle penalties and its additional, it should be oriented on two main aspects namely the aspect of purpose and the aspect of the need/interest of law which are useful for people and the corporation while the additional penalties serves as supplement or the principle penalties support. Moreover, in connection with the implementation of the principle and additional penalties purpose it should be given clear direction by providing sentencing guide lines both in general and particular and also the manual toward the implementation of the formulated system of criminal / condemnation threat so that in implementing the criminal sanctions the law apparatus posses the basic reference, especially in related to the type of criminal sanction oriented to the purpose of sentencing namely the social welfare and the protection for individual improvement Pemidanaan adalah salah satu bagian terpenting didalam proses berjalannya penegakan hukum. Perkembangan mengenai tujuan dan subyek pemidanaan saat ini membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan jenis¬jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendukung tujuan pemidanaan. Oleh karena itu dikaitkan dengan perkembangan teori diatas maka perlu diadakan reformulasi yang berkaitan dengan jenis, pedoman serta aturan pemidanaan yang berlaku sekarang ini. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah kebijakan formulasi pidana pokok dan tambahan sekarang ini kebijakan formulasi dimasa yang akan datang mengatur mengenai jenis, pedoman dan aturan pemidanaan dikaitkan dengan perkembangan mengenai tujuan dan subyek pemidanaan, serta bagaimanakah kebijakan formulasi yang harus dibuat dimasa yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan diatas metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat normatif dengan menggunakan sumber data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta dengan metode komparasi yang dilakukan terhadap KUHP asing guna menjawab permasalahan yang ada. Dad hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan formulasi jenis pidana pokok dan tambahan yang berlaku sekarang ini terlihat masih belum mempunyai arah yang jelas khususnya dikaitkan dengan oerientasi dua aspek pokok yaitu aspek tujuan pemidanaan dan aspek kebutuhan/kepentingan hukum yang pokok dari manusia dan korporasi. Hal ini terlihat dengan belum dicantumkannya pedoman pemidanaan secara jelas baik didalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Dalam hal perkembangan oerientasi terhadap subyek hukum KUHP dilihat dari jenis dan aturan penerapannya KUHP masih belum mengembangkan oerientasi subyek hukumnya pada korporasi, sementara peraturan perundang-undangan diluar KUHP dalam hal perkembangan oerientasi subyek hukum sudah meluas pada korporasi. Didalam perumusan kebijakan formulasi terhadap jenis pidana pokok dan tambahan dimasa yang akan datang haruslah diorientasikan pada dua aspek pokok yaitu aspek tujuan dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan/kepentingan hukum yang pokok balk manusia maupun korporasi sedangkan pidana tambahan bersifat sebagai pelengkap atau penunjang pidana pokok. Selain itu dalam hal penerapan jenis-jenis pidana pokok dan tambahan pet-1u diberikan arah yang jelas yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dengan cara memberikan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum, khusus maupun pedoman terhadap penerapan sistem perumusan ancaman pidana, sehingga dalam menerapkan sanksi pidana aparat penegak hukum mempunyai dasar bertindak khususnya dalam hal penerapan jenis sanksi pidana yang selalalu berorientasi pada tujuan pemidanaan yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan/perbaikan individu.