KONSISTENITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI DAN EFEKTIVITASNYA

Abstract

The implementation of telecommunication in Indonesia is ruled by the Act number 36 1999 about Telecommunication include the implementation regulation. The telecommunication act is expected to be consistent in protection consumers of telecommunication services, also effective in the implementation. Beside that, in the framework of protecting consumers of telecommunication service, the Telecommunication Act must be consistent with the Consumers Protection Act that is the Act number 8, 1999. Three matters are discussed in this thesis; first, how the consistenity of the Act number 36, 1999 about Telecommunication in protecting consumers of telecommunication service. Second, how the consistenity of the Act number 36, 1999 about Telecommunication to the Act number 8, 1999 about Consumers Protection. Third, how the effectivity of the Act number 36, 1999 about Telecommunication in protecting consumers of telecommunication service. From the discussion about the research result, can be concluded the if viewed of the matter of principles and purposes of telecommunication service the implementation, the obligation of telecommunication service provider to consumers of telecommunication service, the stipulation of sanction directed to the telecommunication service provider is obviously consistent in protecting consumers of telecommunication service. If viewed of the consistenity of the Act number 36, 1999 about telecommunication to the Act number 8, 1999 about Consumers Protection related with protection to consumers of telecommunication service, that is seen in the matter of the right guarantee of telecommunication service customer, the standard agreement is allowed in the matter of conflict settlement between telecommunication service customers and the telecommunication service provider.. In fact, both of them are consistent. Talking about the effectivity of the Act number 36, 1999 about Telecommunication in protecting consumers of telecommunication service if viewed of its effectivity for consumers of telecommunication, as a matter of fact, it is not effective yet. There are some problems that cause the Act can't prevail effectively in protecting consumers of telecommunication service. The problems are from consumer's self-factor and out of consumers. If viewed of its effectivity for the telecommuniaction service provider, it is also not effective yet, because PT. Telkom as one of telecommunication service provider can't conduct the trusteeship of the Act number 36, 1999 about telecommunication very well. It's proven by the number of complaint directed to PT. Telkom. Penyelenggaraan Ielekomunikasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksananya. Undang-Undang Telekomunikasi diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen jasa telekomunikasi juga efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam rangka melindungi konsumen jasa telekomunikasi, Undang-Undang Telekomunikasi juga harus konsisten dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan pertama bagaimanakah konsistenitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi claim melindungi konsumen jasa telekomunikasi. Kedua bagaimanakah konsistenitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam melindungi konsumen jasa telekomunikasi. Pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jika dilihat dalam hal asas dan tujuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap konsumen jasa telekomunikasi, ketentuan sanksi yang ditujukan bagi penyelenggara jasa telekomunikasi temyata memang konsisten dalam melindungi konsumen jasa telekomunikasi. Jilca dilihat konsistenitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen jasa telekomunikasi, yang dilihat dalam hal penjaminan hak-hak konsumen jasa telekomunikasi, diperbolehkannya perjanjian baku serta dalam hal penyelesaian sengketa antara konsumen jasa telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Ternyata keduanya memang konsisten. Mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam melindungi konsumen jasa telekomunikasi, bila dilihat dari efektivitasnya bagi konsumen jasa telekomunikasi, temyata belum bisa dikatakan efektif. Ada beberapa kendala yang menyebabkan Undang-Undang tersebut belum bisa berlaku efektif dalam melindungi konsumen jasa telekomunikasi. Kendalanya berasal dari faktor diri konsumen dan di ].uar konsumen jasa telekomunikasi. Bila dilihat dari efektivitasnya bagi penyelenggara jasa telekomunikasi, juga belum bisa dikatakan efektif, karena PT. Telkom sebagai salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi belum bisa menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya komplain konsumen jasa telekomunikasi yang ditujukan kepada PT. Telkom.