KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI (PIDANA/TINDAKAN) TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Abstract

Youth is part of young generation, as one of potential human resource which continue national aspiration struggle in the future, youth which its strategic position needs treatment and protection in order to guarantee physical, emotional, and social growth, in complete, harmonious and well balanced. The things that attract society attention are either quality or quantity of criminal act which done by juvenile rises lately. In handling criminal act which done by juvenile peculiarly arranged in institution number 3/1997 about juvenile justice, which give juvenile protection in justice process. This institution supported with institution number 23/2002 about juvenile protection. However in reality there are some deviances. Based on mentioned above, it's very relevant to examine its implementation "Policy of Applying Sanction (punishment/measures) to Juvenile Offender". The main problems in this thesis are, first policy of applying sanction (punishment/measures) which expressing protection to juvenile offender. Second policy of applying sanction (punishment/measures) which expressing protection to juvenile offender in the future. This research is applying yuridic as normative approach which support yuridic empiric approach. The data in this research are primary data and secondary data. This research accentuate on secondary data, whereas primary data more as supporter. Source of data in this research are primary data and secondary data. Analysing data is normative qualitative method done by doing descriptive and perscriptive analysis. The finding of this research show that applying sanction (punishment/measures) not yet fully expressing protection of juvenile offender. There are some incation of deviances in applying institution number 3/1997, there are: 1) District Court of Semarang do not has special prison for juvenile; 2) juvenile prisoner do not separated from adult prisoner; 3) juvenile who had conflict with law do not defend by lawyer; 4) Applying sanction exclusively accentuate on yuridic formal aspect; 5) sentence to imprisonment still become first choise in appplying sanction. Policy of applying sanction (punishent/measures) in the future which expressing juvenile protection to juvenile offender, need to reform the law by adding/completing institution Number 3/1997, which interlaced with age limitation in criminal responsibility, guidelines of sentence, and variety of sanction (punishment/meaures) by keep uphold penal code concept year 2000, which have rule of santion more complete, clear, and detail, also to consider international documents and foreign penal code which interlaced with juvenile justice. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupalcan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial, secara utuh selaras dan seimbang. Hal yang menarik perhatian masyarakat, akhir-akhir ini semakin meningkatnya kualitas maupun kuantitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam menangai tindak pidana anak diatur secara khusus dalam UU No.3/1997 yang memberikan perlindungan anak dalam proses peradilan, baik dan aspek hukum materiil maupun hukum acaranya. Undang-undang ini ditunjang dengan Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Atas dasar hal tersebut diatas, sangat relevan untuk dilakukan pengkajian, tentang "Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak pelaku tindak pidana". Masalah pokok dalam penelitian ini, Pertama apakah kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) telah mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Kedua bagaimana kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) dimasa mendatang yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Metode penelitian studi ini adalah a) dengan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiric b) Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, sedang data primer lebih bersifat menunjang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penganalisaan data dengan metode normatif kualitatif dengan melakukan analisa diskriptif dan perskriptif. Analisa terhadap hasil penelitian terungkap bahwa: Penerapan sanksi (pidana/tindakan) belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat adanya pelanggaran penerapan UU No3/1997 yaitu: 1) Belum ada rumah tahanan khusus untuk anak; 2) Tahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa; 3 ) Anak yang berkonflik dengan hukum tidak diberikan bantuan hukum; 4) Penjatuhan pidana semata-mata menitik beratkan faktor yuridis formal. 5) Pidana penjara masih menjadi pilihan utama penjatuhan sanksi. Kebijakan penerapan sanksi (pidana/tindakan) dimasa mendatang yang mencerminkan perlindungan anak pelaku tindak pidana, perlunya pembaharuan hukum, dengan penambahan/penyempurnaan UU No.3/1997, yang berkaitan dengan batasan usia pertanggungjawaban pidana, pedoman pemidanaan, dan jenis sanksi (pidana/tindakan) dengan tetap mengacu pada Konsep KUHP Tahun 2000, yang aturan sanksinya lelih lengkap, jelas, dan rinci, serta mempertimbangkan dokumen Internasional dan KUHP negara asing yang berkaitan dengan sanksi pidana anak.