KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN SARANA PENAL

Abstract

Consumer Protection represents the problem of human interest that is why it is become expectation all nation in the world to realizing it. Referring to the mentioned above this study try to do research about legislative penal policy in Consumer Protection. Main target of this research is legislative penal policy in Consumer Protection with medium of penal at the moment, also legislative penal policy regarding corporate criminal responsibility of on Consumer Protection. Therefore the main approach to this problem is yuridical normative legal approach. Obtained data to be analysed qualitative and descirptive analysis. From result of research, legislative penal policy in Consumer Protection at the moment marginally consists of two kinds of policy: first poured in number code 8 year 1999 about is Consumer Protection. Second policy there are in sector of code which protect of consumer importance, however in both the policy not yet been arranged completely when perpetrator of entrepreneur (corporation) told to conduct doing an offense, in the case of how perpetrator of entrepreneur (corporation) justifiable. And sanction type able to be dropped for perpetrator of entrepreneur. ' Based on growth of international fenomenan of globalization the opinion master hence theoretically corporate accepted as criminal law subjek (not again as fiction). To overcome difficulty prove mistake of corporate, it is timing to liability strict doctrine and have vicarious liability adopted as exemption of ground culpabilities. This policy better continued with rule having the character of operational. Pedindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian tentang kebijakan legislatif dalam pengaturan perlindungan konsumen. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanakah kebijakan legislatif dalam pengaturan perlindungan konsumen dengan sarana penal. Sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam pengaturan perlindungan konsumen dengan sarana penal pada saat ini, serta kebijakan legislatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha (korporasi) yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu pendekatan utama terhadap masalah ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan penguraian secara deskriptif analisis. Dad hasil penelitian, kebijakan legislatif dalam pengaturan perlindungan konsumen pada saat ini secara garis besar terdiri dari dua macam garis kebijakan: Pertama dituangkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentana perlindungan konsumen. Kedua kebijakan yang terdapat dalam undang-undang sektoral yang melindungi kepentingan konsumen, akan tetapi dalarn kedua garis kebijakan tersebut belum diatur secara lengkap kapan pelaku usaha (korporasi) dikatakan melakukan tindak pidana, dalam hal bagaimana pelaku usaha (korporasi) dapat dipertanggungjawabkan. Dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku usaha. Berdasarkan perkembangan dunia intemasional dengan globalisasinya, pendapat para sarjana maka secara teoritis pelaku usaha (korporasi) diterima sebagai subjek hukum pidana (bukan lagi sebagai fiksi). Untuk mengatasi kesulitan membuktikan kesalahan pelaku usaha / korporasi, sudah saatnya doktrin strict liability dan Vicarious liability diadopsi sebagai pengecualian atas asas culpabilitas. Sebaiknya kebijakan ini ditindaklanjuti dengan ketentuan yang bersifat operasional.