KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK

Abstract

Law protection for children is actual problem that draw attention whether in national or international level particularly if linked with sanction imposed in children case that settled by children criminal justice system. Two main problems that examined in this study were how current judge consideration in imposing sanction against children and how policy of sanction impose toward children in the future. This study was aimed to examine whether current judge consideration is reflecting law protection toward children that commit crime that settled in children criminal justice system and to give input for sanction impose policy against children in the future in order to give law protection to children. Data and results of the study shows that judge consideration in law sanction imposed against children currently tend to impose criminal sanction particularly" imprisonment that just desert than alternatives ' sanctions such as supervisory, penalty or actions sanction. These inclinations are resulted from two factors: juridical and non juridical factor. Progressive thinking are directed toward sanction imposed policy in the future, therefore, it need improvement in formulation policy in Undang¬Undang Nomor 3 Tahun 1997 about Children Court to formulate sentence guidance for children, the goals of children sentence or guidance of actions selection againts children by considering development in national level such as RUU Konsep KUHP Tahun 1999-2000 or comparative reviews of foreign criminal law and still considering development and suggestions of multiple instruments in international level such as United Nations Standard Minimum Rule Juvenile Justice, United Nations Standard Minimum Rule For Non Custodial Measures (Tokyo Rule), such as age limits of children or alternatives sanctions that non institutional in nature to formulate in legislative policy level. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan masalah aktual yang menarik perhatian untuk terus dibicarakan balk ditingkat nasional maupun ditingkat internasional khususnya apabila dihubungkan dengan penjatuhan sanksi dalam perkara anak-anak yang diselesaikan lewat sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) anak. Dua permasalahan pokok yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim saat ini dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak dan bagaimana kebijakan penjatuhan sanksi terhadap anak dimasa datang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim saat ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana yang diselesaikan dan diputus dalam proses peradilan pidana anak dan pada sisi lain studi ini juga bertujuan untuk memberikan asupan (input) bagaimana kebijakan penjatuhan sanksi terhadap anak dimasa datang dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Data dan temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak saat ini cenderung lebih besar menjatuhkan sanksi pidana terutama pidana penjara (imprisonment) yang bersifat pembalasan semata-mata (just desert) dibandingkan dengan sanksi alternatif lainnya seperti pidana pengawasan, denda maupun sanksi tindakan. Kecenderungan tersebut disebabkan dua faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Pemikiran progresif terarah kepada kebijakan penjatuhan sanksi dimasa datang, maka perlu pembenahan kebijakan formulasi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk memformulasikan pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, tujuan pemidanaan anak maupun pedoman pemilihan tindakan terhadap anak dengan mempertimbangkan perkembangan ditingkat nasional seperti RUU Konsep KUHP Tahun 1999-2000 maupun kajian perbandingan (comparative) KUHP negara asing dengan tetap memperhatikan perkembangan dan himbauan berbagai instrument ditingkat internasional seperti United Nation Standard Minimum Rule Juvenile Justice, United Nation Standard Minimum Rule For Non Custodial Measures (Tokyo Rule), seperti batasan usia pertanggungjawab pidana anak maupun pengembangkan berbagai sanksi-sanksi alternatif lainnya yang bersifat non institusional untuk diformulasikan dalam tahap kebijakan legislatif.