HUBUNGAN ZAKAT DENGAN PAJAK DALAM UU. NO. 38 TAHUN 1999 DAN UU. NO. 17 TAHUN 2000

Abstract

Zakat is a Moslem's obligation who has treasures in certain amount according to the command of Allah. Besides having an obligation of zakat, a Moslem is also a citizen; he has also an obligation to pay tax. Thus, a Moslem has double obligations; to pay zakat and tax. Therefore, in the frame of lightening moslem's burden, in the Law (UU) Number 38 year 1999 about the Management of Zakat article 14 sub section 3 is mentioned that zakat to be paid to BAZ or LAZ (Zakat Institution) is substracted from profit or the rest income that is subject of tax from the one who has a duty on tax according to the prevailed law. It is followed by the LaW (UU) Number 17 year 2000 article 9 sub section 1 that states that to determine the amount of income that is subject of tax for domestic person that has duty on tax and permanent corporation are allowed to be substracted from zakat on income that is really paid by the one who has duty on tax personally as a moslem or a domestic corporation that is owned by a moslem to BAZ or LAZ which were established or legalized by govemment. By the publishing of the Law (UU) Number 38 year 1999 and the Law (UU) Number 17 year 2000, it means, government has linked the zakat regulation to tax. Based on the case, it is necessary to do a research by the formula of problem number 1, how the relationship between zakat and tax is. And number 2, how the implementation of the stipulation is in the Law (UU) Number 38 year 1999 and the Law (UU) Number 17 year 2000, by the formula entitled "Relationship of Zakat and Tax in the Law (UU) Number 38 year 1999 and the Law (UU) Number 17 year 2000". This research was done by an objective to understand and study the relationship of zakat and tax and to understand and to study the implementation of stipulation poured in the Law (UU) Number 38 year 1999 and the Law (UU) Number 17 year 2000. This research used normative and empiric approach. The legal normative research is also mentioned a library legal research, meanwhile, the empiric or sociological legal research is a method that focus on the effectivity of law. The data used are secondary and primary data. The data obtained, then, collected and arranged systematically and consistently by using a qualitative analysis. From the result of research indicated that there are various kinds of tax in Islam such as zakat, kharaj, ushr, rubu' ushr, and daraib. Meanwhile, the non-Moslem citizens are charged by the amount of money collected such as juzyah, uhsr, and kharaj. Based on them, we can conclude that the relationship between zakat and tax is so close, especially in, the beginning period of Islam that only knew a kind of the amount of money collected for mdslems that is zakat, so that zakat is also prevailed as tax for them. And then, zakat is developed to rise people's prosperity. In Indonesia, government linked the regulation of zakat to tax by providing the dispensation of PPh as much as government legalizes 25 percents, by a condition that the payment of zakat must be through BAZ or LAZ which. However, the implementation is not run very well, caused by several factor:. se !eh as; the existance of moslem's response that zakat is a zakat which is the command of Allah and a worship, whereas tax is an obligation as citizen. Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu sesuai perintah Allah. Disamping terkena kewajiban zakat, sebagai warga negara is juga terkena kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, seorang muslim terkena kewajiban ganda yaitu membayar zakat dan pajak. Oleh sebab itu, dalam rangka meringankan beban umat Islam, dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini chtindaklanjuti dengan UU. No.17 tahun 2000 yang didalam pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk menentukan besamya penghasilan kena pajak bagi waiib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap boleh dikurangkan dari zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib badan dalam negeri yang dimiliki pemeluk agama Islam kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Dcngan tcrbitnya UU. No. 38 tahun 1999 dan UU. No. 17 tahun 2000 tersebut berarti pemerintah telah menghubungkan pranata zakat dan pajak. Bcrdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pcnclitian dcngan rumusan masalah 1. bagaimanakah hubungan zakat dengan pajak dan 2 bagaimana pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam UU. No. 38 tahun 1999 dan UU. No. 17 tahun 2000 tersebut, dengan rumusan judul "Hubungan zakat dan Pajak Dalam UU. No. 38 tahun 1999 dan UU. No. 17 tahun 2000". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji hubungan zakat dan pajak serta untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam UU. No. 38 tahun 1999 dan UU. No. 17 tahun 2000. Penelitian ini menggunakan pcndekatan normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan metoda yang memusatkan perhatiannya pada efektivitas hukum Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh keniudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan konsistcn kcntudian diarialisa dengan menggunakan analisa kualitatif Dad hasil penelitian menunjukkan ada berbagai macam pungutan pajak dalam Islam, yaitu zakat, kharaj, ushr, rubu' ushr, dan daraib. Sementara itu, warga negara yang tidak bcragama Islam dibebani pungutan yang disebut dcngan jizyah, uhsr dan kharaj. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil simpulan bahwa hubungan zakat dan pajak sangat erat sekali, terutama pada masa awal Islam yang hanya mengenal satu pungutan bagi umat Islam, yaitu zakat, sehingga zakat berlaku pula sebagai "pajak" baginya. Kemudian hal itu mengalami perkembangan sebagaimana diatqs demi mcningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia Pemcrintah telah menghubungkan pranata zakat dan pajak dengan memberikan keringanan PPh sebesar 2,5%, dengan syarat membayar zakat melalui BAZ atau LAZ yang disahkan pcmcrintah. Namun, pada pelaksanaannya ketentuan tcrscbut bclum bcrjalan dengan baik, disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah adanya anggapan masyarakat Islam bahwa zakat adalah zakat yang merupakan perintah Allah dan merupakan ibadah, sedangkan pajak adalah kewajibannya sebagai warga negara.