FUNGSI REGULASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TENGAH

Abstract

Referring to Undang-Undang No. 34 year 2004 and Peraturan Pemerintah No. 65 year 2001 regarding Pajak Daerah, as law base of the implementation of Pajak Kendaraan Brmotor, Peraturan Daerah No. 2 year 2002 regarding Pajak Daerah and Peraturan Daerah No. 3 year 2002 regarding Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor were issued. In collecting Pajak Kendaraan Bermotor, it is necessary to attach regulation function which is useful for both economy development and controlling the number of personal vehicle, if it is not controlled, it can create traffic jam and even destroy environment because of high graded air pollution. Being based on those things above, it seemed necessary to conduct a research on problems appear, those are to know regulation function of Peraturan Daerah No. 3 year 2002 regarding Pajak Kendaraan Bermotor and Peraturan Daerah No. 4 year 2002 regarding Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, efforts carried by Pemerintah Propinsi Jawa Tengah to bring regulation function into reality in implementing Pajak Kendaraan Bermotor collecting, and also the role of regulation function of Pajak Kendaraan Bermotor and Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor in economy development especially in Jawa Tengah (Central Java). This research was done in Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah and some transport companies in Jawa Tengah by using normative juridical which is completed with sociologic juridical by interviewing respondents and doing literature study in related institution. From this research, we conclude that: first, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 year 2003 as the base of carrying out this policies is against to Undang-Undang No. 34 year 2000 and Peraturan Pemerintah No. 65 year 2001 in the form of tariff uniformity; second, regulation function is accommodated in Peraturan Daerah No. 3 year 2002 about Pajak Kendaraaan Bermotor and Peraturan daerah No. 4 year 2002 about Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; third, Pemerintah Porpinsi has done efforts, among others, issuing Keputusan Gubemur in order to support the implementation of regulation function; fourth, regulation function does not have role only in economy development but also in controlling the increasing number of vehicles in Jawa Tengah. Next, in order regulation function to be able to run the implementation of collecting Pajak Kendaraan Bermotor, in its implementation, tariff arrangement is only put in Peraturan Daerah, so that it is possible to have one area different from the others and is not contradictive to Undang-Undang. Besides, to make regulation function not only be useful for economy development, it is necessary to reemploy progressive tax on the base of the number of vehicles owned. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai dasar hukum pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor. Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor perlu menyertakan fungsi regulasi yang berguna baik bagi perkembangan perekonomian maupun pengendalian pertambahan jumlah kendaraan bermotor pribadi, yang apabila tidak dikendalikan akan mengakibatkan kemacetan bahkan merusak lingkungan karena tingkat polusi udara yang tinggi. Mendasarkan pada hal tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan penelitian atas permasalahan yang timbul yaitu untuk mengetahui fungsi regulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bennotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, upaya-upaya apa yang telah dilaksanakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah guna mewujudkan fungsi regulasi dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, serta peranan fungsi regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap perkembangan perekonomian khususnya di Jawa Tengah. Penelitian irti dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan beberapa perusahaan transportasi di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara terhadap responden dan studi kepustakaan pada instansi terkait. Dan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 96 tahun 2003 sebagai dasar pelaksanaan di daerah bertentangan dengan Undang undang nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 dalam hal keseragaman tarif Kedua fungsi Regulasi telah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bennotor dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ketiga, telah dilakukan upaya¬upaya oleh Pemerintah Propinsi diantaranya dengan menerbitkan Keputusan Gubemur guna mendukung pelaksanaan fungsi regulasi. Keempat, fungsi regulasi tidak hanya berperan dalam perkembangan perekonomian namun juga berperan bagi pengendalian pertambahan kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Selanjutnya agar fungsi regulasi dapat berjalan dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, maka dalam pelaksanaannya pengaturan tarif cukup diatur dalam Peraturan Daerah sehingga memungkinkan adanya perbedaan antara daerah yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan Undang undang. Di samping itu agar regulasi tidak hanya berguna bagi perkembangan perekonomian namun juga pengendalian pertambahan kendaraan bennotor, maka pengenaan pajak progresif dengan mendasarkan jumlah kendaraan bennotor yang dimiliki wajib pajak perlu diberlakukan kembali.