POLA HUBUNGAN HUKUM PADA PROGRAM KEMITRAAN USAHATANI TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

Abstract

As an economic activity run by most Indonesian people, fanning should be supported and encouraged to maintain its existence so that working field and opportunity for the raising job seekers would be broadened and farmers wealth would be improved. Nevertheless, main problems persist toward the farmers especially they are of Lombok Island tobacco farmers are fund, management, and limited technology and less of marketing networks. To overcome those problems, most of Lombok Island farmers build networks with tobacco manufacturing companies in Lombok, either the foreign or the local funded companies. But the cooperation should be considered as a complicated action because partners involved have the same interest but different in fund, management, technology, market and law knowledge so that it is worried that theft will be any victims and exploitation toward the farmers by the more powerful company. Thus, the object of the research is entitled as : "Pola Hubungan Hukum Pada Program Kenzitraan Usahatani Tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (The Law Relationship Pattern of Tobacco Farming Partnership Program in Lombok Island, Western Nusa Tenggara)". Based on the title, the writer inquiries are on whether the based law relationship pattern of tobacco farming partnership is able to assure law protection toward the tobacco farmers in Lombok, how is the law position and relation of the tcbacco farmers with the management company in the partnership agreement, and what efforts have done to protect the tobacco farmers in Lombok Island. The research uses normative and empiric approach. The empiric approach uses qualitative-inductive-phenomenological paradigm. Type and source of the data are of primary and secondary data. Primary data gathered from field data by means of research and seconday data is the supplementary data. In data analysing it is used qualitative analysis by considering general steps, such as : data reduction, data display and conclusion making and verification. The results of the research show that law relatioship pattern of the tobacco farming partnersaip pattern can be done by two relationship patterns as of the patnership guidance pattern and independent pattern. Both patterns are still not able to gave law protection toward the tobacco farmers as plasma either in partnership or execution agreements. The position between the farmers and manufacturing company in the relationship agreement is basically, the manufacturing company as the core has position as fund supplier such as production equipments, the tobacco farmers as the plasma has position as land owners and pland protectors. The law relationship between the manufacturing company and tobacco farmers can be classified as a special selling-buying re ationship, which is the specialty is situated in conditions of law position shifting, ownershiup right shifting. Efforts done to protect the tobacco farmers as plasma are to raise equality of the tobacco farmers in the partnership and to maximal the government involvement. Usahatani sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia hams didukung dan didorong kemampttannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk mcningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata. Tetapi masalah pokok yang dialami oleh petani, khususnya petani tembakau di Pulau Lombok adalah rnasalah permodalan, manajemen, minirnnya teknologi dart kesulitan akan akses pasar damm menyalurkan hasil panen tembakaunya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sebagian besar petani tembalcau di Pulau Lombok melakulcan kemitraan usaha dengan pentsahaan pengelola hasil tembalcau yang ada di Pulau Lombok, baik dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing mattpun Pentsahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun dalam pelaksanaan kemitraan perlu cermat diperhatikan, sebab secara umum memang harus disadari bahwa dalam kemitraan bertemu dua kepentingan yang sama tetapi dilatar belakangi oleh kemampuan modal, manajemen, teknologi, pasar dan pengetahuan hukum yang tidak sama sehingga rentan untuk terjadinya eksploitasi dan korban pada .petani oleh perusahaan pengelola yang jelas-jelas mempunyai la1ar belakang yang lebih kuat. Karenanya yang menjadi objek kajian penults dalam tesis ini di bawah rumusan judul : "Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usahatani Tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat". Berdasarkan judul di atas, penulis ingin mengetahui apakah pola hubungan huktun kemitraan usahatani tetnbakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok, bagaimanakah kedudukan clan hubungan hukum petani tembalcau dangart perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan, upaya-upaya apakah yang ditempuh dalam melindungi petani tembakau di pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan empiris. Pendekatan empiris Inempergunakan paradigtna yang bersifat kualitatif-induktif-fenomonologis. Kernudian Jenis don stunber data adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data lapangan lewat penelitian dan data sekunder sebagai data pendukungnya. SelanjuMnya dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dengan mengilcuti langIcah-langkah yang bersifat umum, yakni : reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan huk um pada program kemitraan usahatani tembakau dapat dilakukan dengan 2 (dua) pola hubungan yaitu pola binaan kemitraan dan poIa swadaya. Kedua macam pola hubungan yang dilakukan antara petani tembakau dengan pemasahaan pengelola tersebut beltun dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku plasma baik dalam perjanjian kemitraan mauptin dalam pelaksanaannya. Kedudukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan, pada dasamya perusahaan pengelola selaku inti berkedudukan sebagai penyedia modal yang dapat berupa sarana produksi, sedangkan petani tembakau selaku plasma berkedudukan sebagai penyedia lahan dan sekaligus pemelihara tanaman tembakau. Hubungan hulnun yang tedadi antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau dapat diklasifikasikan sebagai hubungan jual beli sermra khusus, kekhususan itu terletak pada syarat peralihan keduclukan hukum, peralihan hak milik. Adapun upaya yang ditempuh untuk melindungi petani tembakau (plasma) adalah dengan meningkatkan kesetaraan petani tembakatt dalam kemitraan dan mengoptimalkan peranan pemerintah.