PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN PADA UrSIDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000 DI BANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1983 DALAM KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK DI KOTA BANJARMASIN

Abstract

In the year of 2000 government did some changes in taxes legislation, one of them is Income Tax rules include namely No.17 rules in 2000 about The Third Change of No. 17 rules in 1983 about The Income Tax. The Income Tax is one of the various taxes in Indonesia, which is the biggest income for the government treasury because it is drawn from citizen income, whereas the amount of them are larger than the other whose contribute to the government treasury too. in these changes, there are taxes reduction and the different of structure tax obligated stratum between personal obligator and agent or permanent venture. Based on perception mentioned, it is essential to perform a study to find out the answers of does the third changes of income tax will increase people loyalties to the tax payment and to raise the income tax (this view is based on the sum of the citizen who paid the taxes in:1999 — 2000 include 2001), what factors could influence their loyalties to pay taxes,, and how fiskus anticipate the changes of those deregulation and how to increase income tax. This observation is performed to find out and to analyze how far the effect of the change Tax Income in 2000 toward obligator's adherence to pay taxes and to increase income tax (this view is based on the sum of the citizen who paid the taxes in 1999 -- 2000 include 2001), to find out and to analyze factors which influence obligator's obedience to implement his discipline and what effort have been done to prevent those impact and analyze about any effort from fiskus in order to increase income tax. The theory used in stratum of conscious and obedience of obligator are taken from B. Kutschincky's theory of the indicators in discipline matters; law awareness; law acquaintance; legal attitude and legal behaviour and H.C. Kelman's theory of law discipline process, namely : compliance, identification, and internafizaiiim. The observation have been done in Banjarmasin Regency by normative jurisdiction approach and complement with sociological jurisdiction arid qualitative observation method, whereas the data analysis through inductive technique by interactive model. From this study is found that; First, the change of income tax rules didn't have any impact in the level of obligator's obedience to pay taxes and the level of income taxes results because Banjannasin community still didn't get it about. the essential of the taxes. Second, the factors which influence obligator in order to obey the rules, it can be as internally and externally barriers. Third, fiskus characteristic in anticipating the change of the rules toward obligators discipline to their duty and their effort to increase tax income contribution by increasing their serve and professionalism in serving obligators: In order to create the obligator's obedience and to increase tax for the government, in this case General Director should more active to represent elucidation about taxation to the community and to give suggestion to the seat of government to make a curriculum about taxation since Elementary School, so that their early known what the tax is and General Direction of Taxation through the extension department only to remind and suggest them that pay taxes as same as support the country and the state development. Pada tahun 2000 pemerintah melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan diantaranya adalah UU Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu dari berbagal jenis pajak yang ada di Indonesia, dimana Pajak Penghasilan tersebut adalah salah satu pemasukan kas negara yang terbesar karena diperoleh dari pendapatan rakyat yang di potong dengan pajak, selain itu jumlah wajib pajaknya juga lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak dad jenis pajak lainnya yang juga merupakan pemasukan bag! kas negara. Dalam perubahan ini terdapat penurunan tarif pajak dan pembedaan struktur lapisan penghasilan kena pajak antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap. Dengan didasarkan pada pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui apakah dengan adanya perubahan Jsetiga Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (melihat dari jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak tahun 1999 - 2000 serta pada tahun 2001), faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, dan bagaimanakah sikap pihak fiskus dalam mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut dan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan Mengetahui dan menganalisis seberapa jauh pengaruh perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan Tahun 2000 terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan (melihat dad jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak tahun 1999-2000 serta pada tahun 2001), mengetahul dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pengaruh tersebut dan mengetahui dan menganalisis mengenai upaya-upaya apa saja dad pihak fiskus dalam mengambil sikap untuk mengantisipasi perubahan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut dan juga upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Teori yang digunakan dalam tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum wajib pajak ini adalah teori B. Kutschincky yaitu indikator-indikator dalam masalah kesadaran hukum; law awareness; law acquaintance; legal attitude dan legal behaviordan teori N.C. Kelman tentang proses kepatuhan hukum, yaitu : compliance,indetification, dan internalization. Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Banjarmasin dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dilengkapi yuridis sosiologis dan metode penelitian kualitatif sedangkan analisis data menggunakan teknik induktif dengan model interaktif. Dad studi ini ditemukan bahwa; Pertama, perubahan dalam perundang-undangan pajak penghasilan tersebut tidak membawa pengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak dan tingkat penerimaan pajak penghasilan karena masyarakat di Kotamadya Banjarmasin masih belum paham mengenai arti penting pajak itu. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat berupa hambatan yang bersifat intern dan ekstern. Ketiga, sikap pihak fiskus dalam mengantisipasi perubahan perundang-undangan pajak penghasilan dan upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan adalah meningkatkan pelayanan dan profesionalisme dalam bekerja melayani wajib pajak. Agar dapat terciptanya kepatuhan hukum wajib pajak dan meningkatnya penerimaan pajak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus lebih aktif melakukan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kurikulum pelajaran ilmu pengetahuan tentang pajak sejak Sekolah Dasar (SD) sehingga masyarakat sudah sejak awal mengetahui apakah pajak itu dan Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Penyuluhannya hanya selalu mengingatkan dan menghimbau bahwa membayar pajak sama halnya dengan membantu pembangunan bangsa dan negara.