BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI JAVA TENGAH LEGAL CULTURE AND COMMUNITY BASED DEVELOPMENT IN MANAGING THE FOREST IN CENTRAL JAVA

Abstract

The role of forest in order to support the public's living is very important. However the function of forest as the distributor of the river, air filter, medical main resource and the for animal and plant are always decrease in term of quality. It is because the under responsibility in the way of forest exploitation. Along this day, forest management policy, the implementation of the forest management policy in its field and the effort of the law enforcement in forest sector, indicate that the government more take the priority for the forest industrialist, wheres the public interest was ignored. Due to the statement above, it is needed moral attitude and political will from the government to enhance the public around the forest, hope that they have an access in forest resources. This empowerment must doing partisipation by accommodate all the custom values, and then the public interest the forest in performing the policies until its implementation. Therefore, it will produce the loyal forest manager that is more responsive and indicate sense of equal for the public society. The perception, values, attitude, as legal culture of public society about the forest should be developed in order to increase their sense of meaning, function, and power of law in tern of forest. The law enforcement and the implementation of the rational programs that would bring the successful of the related forest development, therefore, commonly it can increase the public wealth, specially the people around the forest. Peranan hutan sebagai penopang kehidupan manusia sangat besar, akan tetapi fungsi sebagai distributor air sungai, filter udara, bahan baku obat-obatan dan habitat bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan semakin menurun kualitasnya. Hal ini diakibatkan adanya eksploitasi terhadap hutan secara tidak bertanggungjawab. Kebijakan pengelolaan hutan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan di lapangan dan penegakan hukum di bidang kehutanan, selama ini menunjukkan gejala keberpihakannya kepada penguasa dan pengusaha dengan mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Oleh karena itu perlu sikap dan kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan, agar mereka memiliki akses terhadap sumber daya hutan. Pemberdayaan ini harus dilakukan secara partisipatif artinya mengakomodasikan nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan-kepentingan masyarakat sekitar hutan dalam pembentukan kebijakan hingga implementasinya. Dengan demikian akan menghasilkan kebijakan pengelola hutan (hukum) yang responsif dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Persepsi, nilai, sikap disebut budaya hukum masyarakat tentang hutan perlu dibangun dan diarahkan agar mereka peka terhadap arti, fungsi dan daya dukung hutan yang ada. Penegakan hukum yang tegas serta pelaksanaan program-program yang rasional yang menjamin berhasilnya pembangunan hutan yang berkesinambungan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat sekitar hutan khususnya.