PIDANA GANTI ,KERUGIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN

Abstract

The aim of the purposes of this study were finding out the regulation of the restitution as a criminal sanction for protecting the victim and also the future regulation of the restitution as a criminal sanction for protecting the victim. The basic problem in this study was how to make or formulate the criminal law policy about restitution for protecting the victim. For that this study use a normative, comparative and historical approach. Every data were written systematically, and were analysis qualitatively with descriptive and prescriptive explanatory. The research has showed that the regulation of restitution in Indonesia nowadays has not fully or completely give an appropriate protection for the victim yet. So, for the protection of the victim, the restitution as criminal sanction has to be written or put as a main or added punishment in our future penal code. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan untuk mengetahui pengaturan ganti keerugian sebagai sanksi dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Masalah pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang ganti kerugian. Oleh karena itu pendekatan utama terhadap masalah ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris, yuridis komparatif dan yuridis historis. Data yang telah diperoleh disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara diskriptif analisis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ganti kerugian sebagai sanksi dalam hukum pidana Indonesia yang ada selama ini belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, kedudukan ganti kerugian dalam sistem hukum pidana di masa yang akan datang dapat dicantumkan sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan.