KEBIJAKAN INVESTASI SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI (Suatu Studi di Propinsi Nusa Tenggara Barat)

Abstract

This research is aimed at to analyze the impact of investment policy after The National Government introduced the Act of regional Autonomy. This purposes covering: (i) some effort to know, to analyze, and to discribe the national policy of investment in Nusa Tenggara Barat; (ii) to know the implementation of new policy, mechanism, and procedure of invesment licence in Nusa Tenggara Barat. From this research, it can be understood that the rate of investment and handicapped or obstacles of invesment activities in Nusa Tenggara Barat. This research method is besed on the normative and empirical approaches. The empirical approach is used to analyze the law, not in frame of the law in book only. This research is strarted by inventarising the laws and government regulation that regulate investment policy in Indonesia, either using domestic or foreign direct investment faciliteis. Then, this research also conducted interview with staffs who have authority in investment policy in Nusa Tenggara Barat. The data are analyzed by quali tative analysis. Since the regional autonomy has been introduced, the change of investment policy has been atressed into the change of procedure in investment that is based on the Presidential Decree No. 117 Year 1999, then, it is followed by the SK. MENINVES/Head l,of BKPM No. 37 Year 1999 on the delegated authority, providing license and facilities and license to implement the investment to Governor of Province and SK MENINVES/ Head of BKPM No. 38 Year 1999 on Guidance and Procedure of Investment that''' in frame of domestic and foreign investment. The purpose of the SK1MENINVES/ Head of BKPM No. 37 Year 1999 is to fulfill the need and demand and improving efficiency in investment activities. The change of investment policy, particular)/ in procedure of license providing positive impact to the rate of investment in Nusa Tenggara Barat Propince; the improving of the number of companies that invest in NTB; improving plan and realization of investment and the plan in optimizing of worker force either Indonesian worker and foreign worker. While, the obstacle in investment activities in province of Nusa Tenggara Barat, are caused by several factors: (1) Internal factor from investor, such as : a). difficulties in capital; b). investor hes not strong commitment to conduct investment in regiOn; c). investor has difficulties in obtaining strategic land for busines; d). investor has difficulties in meeting profesional partner in region. (2) Infrastructure factor, such as the lack of supporting infrastructure; (3). Safety Factor, such as the stability problem, conducive and safe atmosphere in investment. (4). Factor of Apparatus' mental. This canbe seen from the tend of collusion, corruption, and nepotism and other manipulation practices in the process of investment licences; (5). Factor investment licences service tends to be fragmented and sectoral. Based on the'I above result of research, it can be concluded that the one of strategies that need to be reconsidered in frame of improving conducive atmosphere for investment activities is application of procedure in one stop service system. It is aimed at simplifying the bearroucration system in investment. For regional government authority in the field of investment, so they should be more proactive in translating the investment policy by implementing them into the regional regulation based on the existing law. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dampak kebijakan investasi setelah berlakunya Undang Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini meliputi: (i) upaya untuk mengetahui, mengungkapkan dan mengkaji kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat; (ii) mengetahui penerapan perubahan kebijakan, mekanisnje dan prosedur perizinan ivestasi (penanaman modal) di Nusa Tenggara Barat. Dari penelitian ini dapat diketahui tingkat perkembangan investasi dan kendala-kendala Yang dihadapi di Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian didasarkan atas pendekatan normative dan pendekatan empirik. Pendekatan empirik digunakan dalam melihat hukum, tidak sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normative belaka. Penelitian diawali dengan menginventarisasi perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan investasi di Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri maupUn Penanaman Modal Asing. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan para pejabat Yang mempunyai kompetensi atas kebijakan investasi serta para investor yang melakukan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Data-data yang diperoleh selanjutuyadianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Sejak diberlaktikannya Otonomi Daerah, perubahan kebijakan investasi lebih ditekankan pada pembahan prosedur dan tata cam penanaman modal yakni dengan diterbitkannya KEPPRES No. 117 tahun 1999, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK MENINVES/Kepala BKPM No. 37 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubemur Kepala Daerah Propinsi dan Surat Keputusan MENINVES/Kepala BKPM No. 38 tahun 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman MOdal yang didirikan dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Tujuan dari pelimpahan wewenang pemberian persetujuan, pemberian fasilitas dan perijinan penanaman modal kepada Crubemur Kepala Daerah Propinsi adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuh an serta peningkatan efisiensi dalam kegiatan investasi. Perubahan kebijakan investasi, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan tata cam perijinan tClah memberi pengaruh positif pada tingkat perkembangan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan kebijakan prosedur dan tatacara penanaman modal, berpengaruh pada meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan investasi; meningkatnya rencana dan realisasi investasi serta rencana dan realisasi penggunaan tenaga kerja baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Propinsi NTB, disebabkan karena berbagai faktor: (1) Faktor internal Bari investor, antara lain berupa a). kesulitan jiermodalan; b). investor tidak memiliki komitmen yang kuat untuk berinvestasi di daerah; c). investor kesulitan mendapatkan lahan strategis; d). sulit mendapatkan mitra usaha yang profesional di daerah. (2); Faktor infrastruktur: berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung (3). Faktor keamanan: masih kurang kondisifnya keamanan dan kenyamanan (4). Faktor mental aparat negara, hal ini dapat dilihat pada kecenderungan teijadinya praktek-praktek KKN dan pungutan tidak resmi pada prose's pengurusan perijinan investasi (5). Faktor pelayanan investasi yang masih bersifat sektoral. Berdasarkan basil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi yang perlu dipeitimbangkan dalam mendorong iklim yang lebih kondusif bagi kegiatan investasi adalah penerapan prosedur pelayanan perizinan investasi yang dilakukan dengart pelayanan satu atap (one stop service). Hal ini ditujukan untuk memudahkan investor dan menyederhanakan system birokrasi dalam kegiatan investasi. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menjalankan kewenangan pemerintahan dalam bidang investasi, agar lebih proaktif dalam menerjemahkan kebijakan investasi dengan mengimplementasikannya dal am bentuk peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.