KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Abstract

The use of criminal law means to overcome crimes is reckoned as a means to overcome social problems belongs to the law enforcement policy. In such a manner in overcoming tax crimes, here the law policy is made possible to formulate positive law rule better and to give guide not only for the act maker, but also for law-court who perform the act and also for the law verdict executor or performer. Based on that fact, the problems that the writer brought e. g. : (1) How the criminal law enforcement policy so far in overcoming the various forms of crimes in tax; (2) How the criminal law formulation policy in the future act in overcoming the crimes in tax. In this writing, the writer is using the normative juridical research methode, which consists of activities inventarize positive law and -to find law principles. In collecting the data the writer is using secondary data source which consists of primary law subjects and secondary law subjects collected by literature study. For the further process, that is in the data analysis process, the writer is using qualitative analysis. The so flexible enforcement of chapter 2 Act No. 31 year 1999 Jo Act No. 20 year 2001, about the corruption delict gives an affect to the law executor policy in conducting the tax delict by basing on each case, if the state has really spent its finances/ tax compensation, for example tax restitution, therefore corruption delict can be conducted. By the acknowledgment of corporation as a tax payer, it is so necessary to give criminal case to the corporation who does an offence in the field of tax, for example an extra penalty or administrative action, and also to give a criminal penalty in tax is a form of penal code deviation, so it needs a penalty guide. In the qualification of tax delict it is better to differ crime and offence delict. Because the classification of delict qualification will affect. for example to the trial and assistance penalty, the statute-barred of prosecution's abolishment, and the statute-barred of the fall out of the right to perform punishment. Penggunaan upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan termasuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.Demikian pula dalam menanggulangi kejahatan dibidang perpajakan, kebijakan hukum disini dimungkinkan untuk merumuskan peraturan hukum positif secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang¬undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang penulis kemukan antara lain :(1)Bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana selama ini dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk kejahatan di bidang perpajakan;(2) Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam perundang-undangan yang akan datang dalam upaya menanggulangi kejahatan di bidang perpajakan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang meliputi kegiatan inventarisasi hukum positif,menemukan asas-asas hukum.Untuk memperoleh data penulis menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka. Untuk proses selanjutnya, yaitu dalam proses analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif. Sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi. Berpengaruh terhadapo kebijakan aparat pelaksana hukum dalam menerapkan delik pajak dengan mendasarkan pada setiap kasus ,apabila negara benar-benar telah mengeluarkan keuangan nya/kompensasi pajak, misalnya restitusi pajak, maka dapat diterapkan delik korupsi. Diakuinya korporasi sebagai wajib pajak , sangat perlu diberikan pemidanaan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran dibidang perpajakan, diantaranya pidana tambahan maupun tindakan administrasi, juga pemberian jenis sanksi pidana dalam perpajakan merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan KUHP, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan.Dalam kualifikasi delik parpajakan seyogyanya dibedakan delik kejahatan dan pelanggaran Karena pembedaan kualifikasi delik ini akan berpengaruh, antara lain terhadap pemidanaan percobaan dan pembantuan, daluwarsa hapusnya penuntutan, daluwarsa gugurnya hak menjalankan hukuman.