PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI ICABUPATEN SEMARANG)

Abstract

Basically, territory tax and territory toll have the high value, until the value to territory tax and territory toll is the supporting factor for the member of society from time to time, that have a very important role in territory economy development in Semarang regency. To collect territory taz and toll based on Act No. 18 of 1997 about Territory Tax and Territory Toll and have been changed by Act No. 34 of 2000 about change for Act No. 18 of 1997 about Territory Tax and Territory Toll need the regulations as the implementation. Imposition and collecting the territory tax and toll also have background is a thinking the increase the state acceptance and territory income for still thr fucding need of the implementation of the local government and development especially territory economy in Semarang regency will be borne to tax and toll obligation. Base on the research have been done in Semarang regency find that territory tax and toll is very important such as development as fisically / locality, developing the effort world, the work opportunity and developing the society economy and the abstade in role and implementation of collecting the territory tax and toll and the income of territory tax and toll sector in going through the raising as contnously from year of 2002 until 2004. But in this research have been found that the goal of local government in realisery autonomy for funding and dying the source of find from original local incomethe come from the territory tax and toll that expected being the source of local implementation government and local government economy, until can increase the welfare especially society that enjoy the facility given by local government. Pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi, sehingga nilai pada pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor pendorong bagi anggota masyarakat dad masa ke masa, yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Semarang. Untuk dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerandan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan adanya Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksananya. Pengenaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah juga dilatarbelakangi oleh suatu petnikiran untuk meningkatkan penerimaan negara maupun pendapatan daerah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan khususnya ekonomi daerah di Kabupaten Semarang yang dibebankan pada wajib pajak maupun wajib retribusi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Semarang menemukan bahwa peranan pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting antara lain untuk pengembangan pengembangan dunia usaha, kesempatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi masyarakat, dan adanya kendala atau hambatan dalam peranan dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sertapemasukan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah mengalami peningkatan secara terus menerus selama tahun 2002 sampai tahun 2004. Akan tetapi daripenelitian ini ditemukan bahwa tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan dan untuk menggali sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang telah menikmati sarana yang diberikan pemerintah daerah setempat.