KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS PERUM PERHUTANI

Abstract

The natural wealth in form of forest is a gift and trusteeship from the Almighty God Which has invaluable. So that, a forest must be run and used properly based on moral, as a devotion and gratitude to the Almighty God. The production forest is one of main forest, if it is managed properly in will give foreign exchange to the country and welfare for it's population. When the reformation moved in 1998, there were plundering teak woods greatly, in the end the forest becomes bare so the forestry public corporation suffer a billion of financial loss. When the forest is bare the villagers get the impact that is dry, flood, hurricane, dry air and the villagers cannot use the forest product. So then, forest must be now and next generation. Act No. 41 1999 about forestry, as a form of renewal in the forestry field. To reforest, the forestry public corporation via managemant decision No. 136/2001 about the managemant of the natural resources together with the society is a form of partner in the managemant of the natural recources. This pattern reflects to the renewal of social forestry pattern with its intercroping. The forestry public corporation is also used an approach effort, they are success to convince that the partnership can be realized. This pattern decides that the forestry public corporation is equal to the forest society. Partnership in the managemant of the natural resources together with the society is realized by ah agreement in the front of notary public and known by the regent. In the managemant of the forest the managemant of the natural resources together with society plant teak wood and farm plants. The crops are for the society even the teak is divided into 75 % for the forestry public corporation and 25 % for the forest society. The partnership is an effort to preserve the forest and to increase the FORESTRY PUBLIC CORPORATION PRODUCTIVITY. Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan produksi sebagai salah satu jenis hutan yang utama, bila di kelola secara baik dan benar akan banyak mendatangkan devisa bagi negara dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ketika Reformasi bergulir tahun 1998, terjadi penjarahan hutan jati secara besar-besaran, akhirnya hutan menjadi gundul, Perum Perhutani menderita kerugian milyaran rupiah. Disaat hutan gundul masyarakat desa hutan, mengalami penderitaan berupa kekeringan, banjir, angin beliung, udara panas dan masyarakat desa hutan tidak bisa lagi memanfaatkan rempah-rempah dari dalam hutan. Oleh sebab itu hutan hams dilestarikan demi generasi sekarang dan yang akan datang. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai wujud pembaharuan di bidang kehutanan. Untuk mereboisasi hutan kembali, Perum Perhutani melalui Keputusan Direksi No. 136/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah wujud kemitraan dalam upaya pengelolaan sumberdaya hutan. Pola ini mencerminkan pembaharuan dari pola Perhutanan sosial dengan tumpangsarinya yang telah lama diterapkan. Perum Perhutani yang telah lama memarginalkan masyarakat desa hutan, lalu menggunakan upaya pendekatan, Perum Perhutani berhasil meyakinkan bawah, kemitraan ( PHBM) dapat di wujudkan. Pola ini menempatkan Perum Perhutani dalam kedudukan yang sejajar dengan masyarakat desa hutan. Kemitraan dalam Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diwujudkan dengan perjanjian di depan Notaris dan diketahui oleh Bupati Kepala daerah setempat. Dalam pengelolaan hutan tersebut PHBM menanam jati dan tanaman pertanian. Hasil tanaman pertanian untuk masyarakat desa hutan sedangkan jati, dengan pola bagi hasil 75 untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk masyarakat desa hutan. Kemitraan tersebut sebagai upaya pelestarian hutan dan meningkatan PRODUKTIFITAS PERUM PERHUTANI.