KEBIJAKAN PERUMUSAN PIDANA GANTI RUGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Penal reform that is cover of substantive penal reform, formal penal reform and also pen tentiair reform must be entirely done, so that the main purpose of beating the crimes can be reached. From the three ofpenal reform, the substantive penal reform is the former law that should be revised, because it is used as the base to revise the two other penal reform. The substantive penal reform is done by revising the Wetboek van Strafrecht that is codivication and univication of penal law. The central of the Wetboek van Strafrecht is the sentence stelsel which is taken from the cultural values of a country. Penal reform in Indonesia is started by Wetboek van Strafrecht reform that in its sentence stelsel must show the Indonesian culture. So the Wetboek van Strafrecht must be oriented to the values ( values oriented),beside that, it is policy oriented, that is oriented to the policies of beating the crimes.It is something that very important to reach the purpose of transfering which is consist of (l social defance, and (2) offenders building. So the sentence stelsel that consist of strafsoort, strafinaat and strafinodus must be believed able to reach the purpose of transfering. One of strafsoort that can be used to reach the purpose of transfering is restitution. So that ,it is explaired in this tesis about restitution that is found in up to date constitution (ius constitutum),that view of international society about restiutution and the right position of restitution in penal reform (ius constituendem). The method that is used in this research is yuridis-normatif method, because beside of using primary data as the supporting data, it is more use the secondary data. The result of this research and the analysis that have been done more : (Z The up to date constitution formulated the restitution in many kinds for instace; the condition of giving criminal law settlements that include in additional penalties, criminal institution and law-caourt saerction that is write is criminal law. (2) Trough the congress, convention and UNO resolution, the international society have give instruction to the countries all over the world to formulate the restitution in their wet book van strafrecht to protect the victims. (3) The formulating of restitution in the penal reform in Indonesia must be oriented to the victims. It is strove to be principal penalties, as the alternative of principal penalties, the additional penalties that always given with principal penalties in every coses if the victims were suffered, beside that, it is formulated as measures sanction. In the position of restituion is like that, the criminal law will be able to do its function as the victims defence. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi nembaharuan hukum nidana materiel_ _nembaharuan nuxum maana tomtit: nembaharuan hukum nelaksanaan nidana. agar tuivan utamanva danat tercanai vakni penanggulangan kejahatan. Dari tiga pembaharuan hukum pidana tersebut, pembahaman hukum pidana materiel terlebih dahulu diperbaiki, karena sebagai dasar untuk memperbaiki dua bidang hukum pidana lainnya. Pembaharuan hukum pidana materiel dilakukan dengan jalan memperbaharui KUHP, yang merupakan kodifikasi dan univikasi hukum pidana. Adapun sentral dari KUHP adalah stelsel pidananya, yang merupakan cerminan nilai budaya suatu bangsa. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan demikian diawali dengan pembaharuan KUHP, yang dalam stelsel pidananya hams mencerminkan nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian pembaharuan KUHP hams berorientasi pada nilai¬nilai, disamping berorientasi pada kebijakan, yaitu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut mempakan sesuatu yang sangat penting, demi untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu (1) perlindungan masyarakat dan (2) pembinaan pelaku kejahatan. Dengan demikian, stelsel pidana yang terdiri atas jenis pidana, berat-ringannya pidana dan cara pidana dilaksanakan hams diyakini mampu mencapai tujuan pemidanaan. Salah satu jenis sanksi pidana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pidana ganti mgi. Untuk itu dipaparkan dalam tesis ini tentang sanksi ganti mgi yang terdapat dalam pemndang-undangan yang sekarang berlaku (his constitutum), pandangan masyarakat intemasional tentang pidana ganti mgi serta letak yang seharusnya dari pidana ganti mgi dalam pembaharuan hukum pidana (ius constituendem). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah "metode yuridis normatief', karena lebih banyak menggunakan data secunder, disamping tetap menggunakan data primer sebagai data penunjang. Basil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh hal-hal sebagai berikut : (1) pemndang-undangan yang sekarang berlaku memmuskan pidana ganti mgi dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai syarat penjatuhan pidana bersyarat, mempakan pidana tambahan, merupakan pidana tata tertib serta mempakan sanksi perdata yang digabungkan dalam perkara pidana; (2) masyarakat intemasional melalui kongres, konvensi dan resolusi PBB telah mengamanatkan agar negara-negara di dunia memmuskan sanksi ganti mgi dalam KUHPnya demi perlindungan korban; (3) pemmusan pidana ganti mgi dalam pembahaman hukum pidana di Indonesia diupayakan menjadi pidana pokok, sebagai pidana alternatif pidana pokok, pidana tambahan yang selalu dijatuhkan bersama pidana pokok dalam setiap peristiwa bila korban menderita kemgian, di samping dirumuskan sebagai sanksi "tindakan". Dengan posisi pidana ganti mgi demikian, maka hukum pidana akan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana "perlindungan korban". K