HUBUNGAN SOSIAL POLITIK ANTAR PARTAI TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstract

This thesis is written based on the following problems . 1. What is the socio-politic relationship among parties towards the performance of criminal law system in the General Election offences assumed to violate Article 72 to Article 75 of Law Nof.3/1999 about General Election?, 2. How is the law enforcement towards the performance of criminal law system realized folloWing the similar articles as shown in Law No.3/1999 about General Election and the articles in the Penal Code?. 3. How far is the impact of political power against the performance of Criminal Law system? This research describes a sociological law research qualitatively. This results in miscalculating the number of respondents and population, whereas the primary and secondary data are analyzed qualitatively to show that they go with the problems. General Election offences do not belong to special offences, as regulated in the General Election Law and criminal charges in the Penal Code, however in practice a confusion still takes place in their implementation. The law enforcement officers seem to be doubtful to implement the criminal charges in the General Election Law. In taking care of cases of law violation, they prefer using the criminal charges in the "renal Code. The socio-politic relationship among the leaders of political partie.; will influence the performance of criminal law system. The agreements that have been made by them,can influence the performance of criminal law system in overcoming crimes. Although there has been a severe violation against the general election law but there is no single case done over the court. Due to this condition,- the power of political parties, particularly the dominant ones, can influence positively the performance of law enforcement officers. When law is violated, the officers (investigators) tend to be passive waiting for reports from the parties being harmed. Tesis ini bertitik tolak dari permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana hubungan sosial politik antar partai terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang diduga melanggar Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum? 2. Bagaimana realisasi penerapan hukum terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana dengan adanya kesamaan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang¬un da lig II ti kunt Pidana (Klll I P) 7 3. Sampai sejauh mana pengaruh kekuatan politik terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat kualitatif, oleh karena itu jumlah responden dan populasi tidak diperhitungkan, data-data primer dan sekunder dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh simpulan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Tindak pidana Pemilihan. Umum bukan merupakan tindak pidana khusus, diatur dalam undang-undang Pcmilihan Umum dan ketentuan pidana dalam KUHP, meskipun demikian di dalam praktiknya terjadi kerancuan dalam penerapannya. Aparat penegak hukum seakan ragu-ragu untuk mencrapkan ketentuan pidana dalam undang-undang Pemilihan Umum. Para penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hukum lebih memilih menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP. Hubungan sosial politik antar petinggi partai politik akan mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antar mereka dapat mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Meskipun terjadi pelanggaran' atas undang-undang Pemilihan Umum yang mencolok, akan tetapi hampir tidak ada satu kasuspun yang diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian kekuatan partai politik terutama partai dominan dapat mempengaruhi secara positif bekerjanya aparatur penegak hukum. Dalam pelanggaran undang-undang Pemilihan Umum, aparat penegak hukum (penyidik) cenderung bersikap menunggu adanya laporan dari pihak yang dirugikan.