PEMBERDAYAAN HUKUM INVESTASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG

Abstract

This research is aimed at studying the effects of investment policy after the prevailing of Local Government Law. This includes the efforts : (i) to identify, expose and explore the investment policy in Indonesia, especially at Semarang; (ii) to find out the implementation of policy, mechanism and procedure changing in investment license at Semarang. This research reveals the scale of investment development and the obstacles faced by Semarang city. The methods applied in this research are based on normative approach and empirical approach by using qualitative analysis. Since the Local Autonomy is implemented, the changing of investment policy is emphasized more on the alternation of investment's procedures and customs by issuing KEPPRES No. 117 Tahun 1999, followed by SK MENINVES/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999 concerning the Delegation of Authority to Give Approval and Facilities and License of Investment to the Governor of the Province and the Decree of MENINVES/Kepala BKPM No. 38 Tahun 1999 about Guidelines and Customes of investment concerning Domestic Investment and Foreign Investment. The purpose of authority delegation to give approval, facilities and license of investment to the government as the head of the province is to fulfill the demand as well as the need to mount the efficiency in investment. The changing of investment policy, especially that which is connected to the procedures and customs of licensing has given positive effects to the development of investment in Semarang, meanwhile the obstacles faced are due to several factors : (1) Internal factors of the investor, such as a) capital difficulty; b) less commitment to invest; c) difficulty to find strategic area; d) difficulty to have professional partner. (2) Infrastructure factor namely the lack of supporting means and infrastructure, (3) Security factor which takes form in less conducive national security, (4) State apparatus' mental factor which can be seen in the tendency to conduct corruption, collusion, and nepotism as well as to ask for illegal fee in the process of investment license issue, (5) Investment service factor which is still by sector in nature. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dampak kebijakan investasi setelah berlakunya Undang Undang Pemerintah Daerah. Hal ini meliputi : (i) upaya untuk mengetahui, mengungkapkan dan mengkaji kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya di kota Semarang; (ii) mengetahui penerapan perubahan kebijakan, mekanisme dan prosedur perizinan investasi (penanaman modal) di kota Semarang. Dari penelitian ini dapat diketahui tingkat perkembangan investasi dan kendala-kendala yang dihadapi di kota Semarang. Metode penelitian didasarkan atas pendekatan normatif dan pendekatan empirik dengan menggunakan analisa kualitatif. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, perubahan kebijakan investasi lebih ditekankan pada perubahan prosedur dan tata cara penanaman modal yakni dengan diterbitkannya KEPPRES No. 117 Tahun 1999, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK MENINVES/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan Surat Keputusan MENINVES/Kepala BPKM No. 38 Tahun 1999 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Tujuan dari pelimpahan wewenang pemberian persetujuan, pemberian fasilitas dan perijinan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah propinsi adalah untuk memenuhi. tuntutan dan kebutuhan serta peningkatan efisiensi dalam kegiatan investasi. Perubahan kebijakan investasi, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara perijinan telah memberi pengaruh positif pada tingkat perkembangan investasi di kota Semarang, sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di kota Semarang, disebabkan karena berbagai faktor:. (1) Faktor internal dari investor, antara lain berupa a). kesulitan permodalan; b). investor tidak memiliki komitmen yang kuat untuk berinvestasi di daerah; c). investor kesulitan mendapatkan lahan strategis; d). sulit mendapatkan mitra usaha yang profesional di daerah. (2) Faktor infrastruktur: berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung (3) Faktor keamanan: masih kurang kondusifnya keamanan dan kenyamanan (4) Faktor mental aparat negara, hal ini dapat dilihat pada kecenderungan terjadinya praktek-praktek KKN dan pungutan tidak resmi pada proses pengurusan perijinan investasi (5) Faktor pelayanan investasi yang masih bersifat sektoral.