KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA-PERKARA YANG DI DALAMNYA ADA PERJANJIAN ARBITRASE SERTA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE

Abstract

This research analyses the court competency in Indonesia in reviewing and putting on trial lawsuits therein the arbitration agreement exist including to implement arbitration decision. Based on problem formulation, therefore the research aim is to find out court competency implementation in Indonesia in reviewing and putting on trial lawsuits therein the arbitration agreement exist and then to find out court competency in Indonesia in respect of arbitration decision implementation, not only national arbitration decision, but also international arbitration and to find out the consistency of law and regulation application on court competency in Indonesia in reviewing and putting on trial arbitration lawsuits. This legal research is a normative legal research covers positive law inventarization research to find law in concerto. This research emphasizes to the library study that put ahead of secondary data from regulations and court decision. The research result was analyzed by using normative-qualitative analyze method. This research result shows that the settlement of dispute throuah arbitration still provoke some problems. In fact, the party accepted arbitration clause, in case the conflict arises, a party file said lawsuit to the court. In the implementation of arbitration decision, the lost party doesn't want to implement arbitration decision, even to appeal to the higher court. Whereas arbitration decision shall be binding and final. There is another endeavor to be done by the lost party such as by asking said arbitration cancellation to the court. The trial often judge itself has an authority to examine and to put on trial said arbitration lawsuit although forbidden by laws.. Base on the above explanation, we can make a conclusion there is trial inconsistency in Indonesia in implement its competence if find the clause of arbitration jurisdiction choise, sometime directly judge itself does 'not have any authority sometimes judge have authority to review and to put on trial the arbitration lawsuit. This matter caused by Article 3 and 11 of the Law No. 30 Year 1999 only arrange general arbitration clause and does not give the answer of clear jurisdiction to the specify and limited arbitration clause. This Arbitration Act does not arrange clearly on the cancellation implementation of international arbitration decision. Therefore it is suggested to perfect and to add Law No. 30 Year 1999 especially about arbitration clause forms, court competence in reviewing and putting on trial arbitration lawsuit and the cancellation of international arbitration decision. Penelitian ini mengkaji masalah kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase serta dalam melaksanakan putusan arbitrase. Battik tolak dart perumusan masalah, maka tujuan penelitian inl adalah untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase, selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasiona: maupun arbitrase internasional serta untuk mengetahui konsistensitas penerapan peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yang meliputl penelitlan inventarisasl hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, dan penelitian untuk menemukan hukum in concreto. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang mengutamakan data sekunder yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan putusan¬putusan pengadilan. Selanjutnya hash penelitian tersebut dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase maslh menimbulkan sejumlah permasalahan. Sering para plhak yang sebelumnya telah menerima adanya klausula arbitrase, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara itu ke pengadilan. Demikian juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase, pihak yang kalah seringkali tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, bahkan mengajukan banding ke pengadilan, padahal putusan arbtrase menurut undang-undang bersifat final dan mengikat. Adapun upaya lain yang juga sering dilakukan adalah dengan cara meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan. Terhadap masalah tersebut, pengadilan sering kali mempunyai kecenderungan dengan menyatakan did berwenang memerlksa dan mengadili perkara arbitrase meskipun undang¬undang melarangnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada ketidakkonsistenan dari sikap pengadilan di Indonesia dalam melaksanakan kompetenslnya jika menemukan klausula pllihan yudsdiksi arbitrase, kadangkala langsung menyatakan dirinya tidak berwenang, tetapi kadang pula menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase. Hal ini disebabkan karena Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tabun 1999 hanya mengatur bentuk klausula arbitrase yang bersifat umum saja dan tidak memberlkan jawaban yuridiksi yang jelas terhadap klausula arbitrase yang bersifat rind atau terbatas. Dalam Undang-undang Arbitrase ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai pembatalan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Untuk itu disarankan adanya penyempurnaan dan penambahan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, khususnya mengenai bentuk-bentuk klausula arbitrase, kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, dan pembatalan putusan arbitrase internasional.