EKSISTENSI BAITUL MAAL WATTAMWIL DAN PERMASALAHAN DALAM OPERASIONALISASINYA (STUDI DI PROPINSI JAWA TENGAH)

Abstract

In conceptual, Islam is a multi dimensional religion that contains principle basics for all human life aspects. At the same time as the Moslem community are getting more spirit to get back to religion teaming, there are so many economic institution that try to apply Islamic principles, especially financial institution such as banking, insurance, and Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil, basically, is the development of Islam economic concept in finance that is inspired by baitul maal in Prophet Mohammed SAW era. From the existing data at the Incubation Center of Small Business (PINBUK) in head office in 1997, the number of BMT was 1.501 BMTs. This number was increased in 2001 that reached to 2.938-registered BMTs. From that number, the ones reported their activity were 1.828 BMTs. In Central Java, based on the data of PINBUK Central Java, there are 262 BMTs. Because the number's been so big, the legal status of BMT becomes a very important thing to give legal assurance and to protect community interest. That's why this thesis was made by the title of "the Existence of Baitul Maal wat Tamwil and the Problems in Operational (a study in Central Java Province)" Based on the explanation above, the writer wants to understand and to study the existence of BMT in existing regulations and what factors that obstruct the operation of BMT. This research used normative and empiric approach by using qualitative¬inductive-phenomenological paradigm. The kinds and sources of data used in this thesis were primary data that was obtained from the spot and secondary data as the supporting data. In analyzing the data, he applied qualitative analysis by following steps, data reduction, data display, and making conclusion and verification. From the research results indicated that the existence of BMT was not reflected in the existing regulations. The existence was just in a fonn of KSM (Community Self-Supporting Group) guided by LPSM (the Institute of Community Self-Supporting Development) pioneered by BI (Bank of Indonesia) in PHBI (the Project of Bank of Indonesia Relationship and Community Self Supporting Group). If BMT was able to collect finds in big amount, in the development, the existence could be in legal institution of Multi Business Cooperation (KSU) or there were several factors that obstruct the operation of BMT in general was caused because the concept of Islamic economy was not understood yet properly and it was also caused because there were no regulations that ruled the existence of BMT in special. So that, some people were hesitate to save their money in BMT. Based on the research result, so it can be suggested fOr the government to make special regulations that rules the existence of BMT beside education and training for the managers of BMT to increase their skill, to realize the BMT management that is according to Islamic economy principles. Secara konseptual Islam merupakan agama yang multiaimensional yang di dalamnya mengatur dasar-dasar pokok bagi semua aspek kehidupan manusia. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairalmya masyarakat Islam kembali ke ajaran agama banyak bennunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul maal wattamwil pada dasamya adalah pengembangan konsep siF tern ekonomi Islam terutama keuangan yang dfilhami bait& maal pada masa Nabi SAW. Dan data yang ada di Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Pusat pada tahun 1997 jurr lab BMT mencapai 1.501 buah Jumlah ini meningkat pada tahun 200] yang mencapai 2.938 BMT yang terdaftar. Dan jumlah itu, yang melaporkan kegiatannya mencapai 1.828 BMT. Di Jawa length berdasarkan data PINBUK Jawa Tengah terdapat 262 BMT. Dengan jumlah yang demikian besar status hukum BMT menjadi suatu hal yang sangat panting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Karenanya tesis ini dibuat dengan rumusan judul "Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil dan Permasalahan Dalam Operasionalisasi (Studi Di Propinsi Jawa Tengah)". Berdasarkan uraian diatas penulis ingin memahami dan mengkaji eksistensi BMT dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan faktor-faktor apa yang menghambat operasionalisasi BMT. Penelitian ini mengganakart pendekatan nonnative dan empiris dengan menggunakan paradigma yang bersifat kualitatif-induktif-fenomenologis. Janis dan somber data yang diperguuakan dalam tesis ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan ttata sekunder aebagai data pendukungnya Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah¬langkah; reduksi data, display data dan mengamt it kesimpulan dan verifikasi. Dart hasil penelitian menunjulckan bahwa eksistensi BMT belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Keberadaannya hanya berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibina oleh LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang diprakarsai oleh BI dalam PHBI (Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok Swadaya Masyarakat). Kalau dalam perkembangannya BMT mampu inighghimpun dana dalam jumlah besar keberadaannya dapat berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam operasionalisasinya ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat operasionalisasi BMT secara garis besar disebabkan karena belum dipah2minya konsep-konsep ekonomi Islam sebagaimana mestinya dan juga disebabkan karma belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT itu sendiri, sehingga sebagian orang ragm untuk menitipkan dananya di BMT. Berdasaikan hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan agar pemerintah segera membuat peraturan penmdang¬undangan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT disamping pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola BMT p.erlu ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMT yang batik sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.