IMPLIKASI YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Abstract

Perkembangan perekonomian nasional maupun intemasional dalam era globalisasi dan era transfommsi mengalami perkembangan sangat pesat pada waktu sekarang ini. Dampak akibat perkembangan perekonomian tersebut di antaranya pada peningkatan akan modal, yang sebagian besar diperoleh dan dan melalui badan¬badan keuangan yang berwujud pemberian fasilitas kredit. Mengingat pentingnya fungsi modal, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi dalam skala nasional, maka pemberian modal itu perlu diimbatgi dengan pemberian jaminan demi keamanan dan kepastian hukum bagi pemberi modal. Oleh karena itu Hukum Jaminan yang secara efektif mampu memberikan kepastian, keadilan dan keamanan yang memadai, sangat dibutuhkan. Dalam hukum jaminan yang dapat dikatakan responsif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, akan temruat semua dan segala peraturan yang berkaitan dengan berbagai macam pemberian dan pelaksanaan hak jaminan. Fidusia sebagai lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak merupakan altematif selain lembaga gadai dengan maksud menghindari syarat inbezitstelling. Sebab pemberi jaminan masih memerlukan benda-benda itu untuk dapat dipakai sehari-hari dalam kegiatan perusahaan atau keperluan kerja sehari-hari karena itu fidusia dapat diberi.kan pengertian sebagai suatu cara pengoperan hak milik dai. pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja (sebagai jaminan hutang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai &tenter atau houder untuk dan atas nama kreditur eigenaar. Pada tanggal 30 September 1999, UU No. 42 Tabun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diundangkan. Dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur jaminan fidusia secara komprehensif memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, karena selama ini Lembaga Jaminan Fidusia tidal( diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat melalui lembaga yurisprudensi. Dalam tesis dengan judul "Implikasi Berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia" penulis mengangkat tiga permasalahan, pertama mengenai ketentuan dalam UU 42 Tahun yang menghendaki dituangkannya perjanjian jaminan fidusia dalam akta notaris, kedua mengenai perubahan kreditur konkuren menjadi kreditutpreferenee dengan diberlakukannya sistem pendaftaran, ketiga konsekuensi yuridis berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 terhadap hak tanggungan yang telah diatur dalam LIU No. 4 Tahun 1996.Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian norniatif dengan penelitian hukum ernpidk sebagai penunjang bahan hukum primer sehingga diperoleh basil analisa yang mendalam. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dan memiliki hak yang didahulukan serta memiliki juga kesempatan parate eksekusi, maka pembebanan benda/barang dengan jaminan fidusia hendaklah dituangkan dalam akta notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999. Akta notariil merupakan salab sate wujud akta autentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pernbuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dad padanya (pihak ill). Daiwa prakteknya perjanjian jaminan fidusia seringkali menggunakan akta di bawah tangan dikarenakan lebih ekonomis dan efisien. Namun untuk benda jaminan yang nominalnya besar untuk kepentingan kreditur guna pelunasan hutang maka perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Kewajiban pendaftaran fidusia merupakan kebutuhan, sebab dengan pendaftaran ini asas publisitas telah terpenuhi. Di dalam hukum jaminan, asas publisitas merupakan hal utama, sebab tanpa keberadaannya perlindungan hukum yang hendak ditujunya sangat sulit tercapai. Nafas utama dari jaminan fidusia dengan kewajiban mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah suata pemberi preferent pada penerima fidusia terhadap kreditur lain yang secara pasti, mutlak dan lenglcap.Hak preferensi adalah hak dari kreditur pemeg-ang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan hakmya atas pelunasan hutangnya yang dambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Kejelasan mengenai preferensi bagi kreditur jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999. Hak preferensi dad penerima fidusia tidak hilang dengan pail t atau dilikuidasinya debitur. Dengan demikian apabila debitur pailit maka penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia, bila ada sisa barn diberikan pada kreditur lain. Sebagai jaminan dengan objek benda-benda bergerak, fidusia ternyata juga digunakan untuk jaminan dengan objek benda-benda tidak bergerak/tetap. Dengan adanya UU No. 42 Tahun 1999 maka benda-benda tetap yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 dapat dijaminkan secara fidusia_ Meskipun UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tetap masih. mempunyai kekurangan, tetapi undang-undang ini telah menjawab permintaan yang telah didambakan masyarakat yakni untuk kelancaran perekonomian serta dunia perbankan selaku lembaga penyedia modal. Undang-Undang ini telah memberikan pengalcuan yang tegas dan jelas tentang keberadaan lembaga jaminan fidusia sehingga kepastian hukum dapat terwujud.