PERAN BADAN LEGISLATIF DAERAH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN &RANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PATI

Abstract

Regional Legislative Council in the implementation of autonomy, has very important role in formulating and determining local and is people's needs as the implementation of legislation . Life order in society is a need of every people in a society, which is consensus, has given the rights to rule to DPRD to take care their life. DPRD , as the representative of people in composing region policy, should pay attention on people aspiration especially from the aspects of social and economic in formulating the region policy in region original income. Nevertheless, in fact, in formulating policy in region original income, they do not really concern the heavy burden of people's life by applying tax rate and local retribution in maximum pattern In formulating regulations, is the base of policy to explore revenue sources of region incame according to the outhority given by regulation. Then ,it is ruled by local regulation and must meet the aspects of juridical , sociology, politic and economic. It is necessary to conduct a research based on the problem by applying qualitative method along with juridical-socialogy or Social- Legal approach, not only to analyze the normative legal formulatian but also as behavior in society's social life by the application of symbolic interaction theory. The secondary and primary data supported this research. From the research results, stated that DPRD in implementing their functions of discussing and formulating region policy as the legal base in tax collecting and formulating region policy as the legal base in tax collecting and retributioan did not really concern on aspirations and social economic aspect of people . The purpose and objective of the making of policy just ruled the region authorities in raising region original income in fulfilling regional budget to the governmental operation and regional development.By the presence of policies in PAD (Region Original Income ), the contribution of PAD to APBD ( Regional Budget) was raised.However, it is not balanced by the proper fund allocation for people "s economy empowerment. People"s participation to the implementation of regional policies in PAD in fulfilling their oblgation to pay taxes and retributions were still low because the rates were too high. Therefore , the active roles if tax and retribution collectors are important. Badan Legislatif Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanan daerah merupakan kebutuhan masyarakat sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. Keteraturan hidup dalam masyarakat adalah merupakan dambaan setiap warga masyarakat yang secara konsensus telah menyerahkan hak pengaturan kepada DPRD untuk mengurusi kehidupannya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam penyusunan kebijaksanaan daerah semestinya hams memperhatikan aspirasi masyarakat terutama dari aspek sosial ekonomi dalam perumusan kebijaksanaan daerah dibidang pendapatan ash daerah. Namun dalam kenyataan dalam perumusan kebijaksanan bidang pendapatan asli daerah kurang memperhatikan beban kehidupan masyarakatyang cukup berat, dengan menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah dengan pola maksimum . Dalam perumusan peraturan pemndang-undangan yang pada hakekatnya merupakan landasan kebijaksanaan untuk menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, untuk selanjutnya diatur dengan peraturan daerah hams memenuhi aspek yuridis, sosiologis, politik dan ekonomi. Dengan permasalahan tersebut maka perlu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bersifat yuridis- sosiologis atau Social-Legal untuk menganilisa perumusan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai perilaku dalam kehidupan social masyarakat dengan penggunakan teori Interaksi simbolik. Peneltian ini dengan didukung data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa DPRD dalam pelaksanaan fungsinya pembahasan dan perumusan kebijaksanaan sebagai landasan hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah kurang memperhatikan aspirasi dan aspek sosial ekonomi masyarakat. Maksud dan tujuan pembuatan kebijaksanan tersebut hanya semata-mata mengatur kewenangan daerah untuk meningkatIcnn pendapatan ash daerah dalam memenuhi anggaran belanja daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan adanya kebijaksanaan bidang PAD , kontribusi PAD terhadap APBD mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan pengalokasian dana untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang memadai. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan daerah bidang PAD dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi relatif masih rendah karena tarif yang terlalu tinggi maka perlu peran aktif dari petugas penagih pajak dan retribusi.