PROSPEK BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN DElt,IGAN DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998

Abstract

The objective of research concerning the Prospect of Probate Court as the Curator of Bankruptcy this existed in the Law number 4 year 1998 is to recognize the hindrances that to be Faced by Probate Court in undertaking it's duty and authority as the curator of Bankruptcy and the steps that's must be takes by Probate Court in facing the Competition with Private's Curator and the by the effective of Law number 4 year 1998, is still require the Clarity Whitthin the Probate Court defended or eliminated. The location of field research is at Jakarta it is because of Jakarta is deemed as the barometer of world business activities in Indonesia and by the monetary crisis, predicted most of undertaking going to bankrupt. Even the process of samples's determination used the purposive sample namely addressed to the peoples that have relation with the enforcement of duty and authority of Probate Court as the Curator of bankruptcy. The result of research points that the completion of bankruptcy's cases till the year of 2001, just only existed at the Jakarta Commercial Court, the Commercial Court of Semarang Never yet handled the bankruptcy cases. By this research, also found the data that contained that the Probate Court lost away in Competing with the private's Curator. The couse of it, there have been the inhibiting factors; For examples it still existed the fragmentary arrangement of Probate Court; the existed the article of 5 and the article 13 paragraph (2) of the Law number 4 year 1998 that shall weaken the status of Probate Court and it may raise the nuance of unfair competition; the short of means and infrastructure and human resources. In order to face the competition with the private curator, the Probate Court took the measures for example to levy the chiaper tariff than private curator. More over; the Probate Court needs the strong foundation of law; the enhancement of job professionalism and the restructuring. These days the existence of Probate Court, is still necessary to be maintained, it's because of within four yearafter coming into force the existence of Law number 4 year 1998 till year 2002, relatively deemed is too brief to make reposition for it self; there fore the government is still to exert various solution in order to enhance the capability for the job of Probate Court. When within the span of enough time, namely 10 years, The Propate Court Wouldn't make progress the government would be able to decide the existence of Probate Court. Tujuan penelitian mengenai Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan Dengan Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Balai Harta Peninggalan dalam menghadapipersaingandengan kurator swasta, dan kejelasan tentang prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, apakah masih perlu dipertahankan atau dihapus. Lokasi penelitian lapangan ladalah Jakarta sebagai barometer dunia usaha di Indonesia flan diprediksikan banyak perusahaan yang pailit akibat krisis moneter, dan Semarang sebagai bahan pembancling. Sedangkan proses penentuan sampel menggunakan purposive sampel yaitu ditujukan kepada mereka yang erat terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kepailitan sampai tahun 2001 hanya terdapat pada Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Semarang belum pernah menangani kasus kepailitan. Penelitian juga menemukan data bahwa Balai Harta Peninggalan kalah jauh dalam bersaing dengan kurator swasta. Penyebabnya karena ada beberapa faktor penghambat, seperti masih terdapat fragmentaris dalam pengaturan Balai Harta Peninggalan, adanya Pasal 5 dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang sangat melemahkan kedudukan Balai Harta Peninggalan dan menimbulkan nuansa persaingan tidak sehat, terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum mendukung. Untuk menghadapi persaingan dengan kurator swasta, Balai Harta Peninggalan mengambil langkah-langkah seperti mengenakan tarif yang lebih rendah daripada tarif kurator swasta. Disamping itu Balai Harta Peninggalan memerlukan landasan hukum yang kuat, peningkatan profesionalisme kerja dan restrukturisasi. Balai Harta Peninggalan pada saat ini masih perlu dipertahankan karena jangka waktu 4 tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 masih relatif pendek bagi Balai Harta Peninggalan untuk mereposisi diri, pemerintah masih mengupayakan dengan berbagai solusi untuk meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan. Apabila dalam tenggang waktu yang cukup, 10 tahun, keadaan Balai Harta Peninggalan masih seperti sekarang ini, pemerintah d.apat mengambil keputusan untuk menghapus Balai Harta Peninggalan.