KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA

Abstract

Legislative policy regarding the fine penalty in criminal act which now exist have many weaknesses in its implementation. As one of the principal penalties in Indonesia, the serving of fine still relate at book I Penal Code representing generation of Dutch Penal Code of 1886 and gone into effect in Indonesia at 1 January 1918. The other nations have accomodated their Penal Code according to growth of era. Germany, Austrian and China totally reform their Penal Code, even Dutch almost every year make a change to their Penal Code. The sentencing system of fine in Indonesian Penal Code is out of mode. Legislative policy in Penal Code only arranging about default detention for non payment of fine (section 30 and 31 PC). The deadline payment of fine arranged in Criminal Procedure of Act ( Section 273 CPA). Whereas outside Penal Code, plenty of criminal act arranging the penalty of fine until hundreds of million even billion rupiahs, but regulation of its implementation still relate to the general rules of book I Penal Code. Data were obtained and collected through library research. Because of the broad scope of the problem and the necessity of historical involvement and universal development, normative juridisch and comparative methods with descriptive analitycal are employed in analyzing the problem. Increasing the amount of fine is not guarantee to the effectivity of this penalty, because amount of fine only as one part of the sentencing system (as a subsystem). Considering the limited arrangement of implementation of fine in Indonesian Penal Code, the legislative policy which needed in implementation of fine are ; the guidance of sentencing, the threathening formulation system of fine, the deadline of fine payment, the way of fine payment, alternative of default penalty for non payment of fine. Kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda dalam perundangan-undangan pidana yang sekarang ada mempunyai banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Sebagai salah satu jenis pidana pokok di Indonesia, pelaksanaan sanksi pidana denda masih mengacu pada buku I KUHP yang merupakan turunan Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1886 dan diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) pada 1 Januari 1918. Negara-negara lain sudah menyesuaikan KUHP-nya sesuai dengan perkembangan jaman. Jerman, Austria dan RRC telah merombak total KUHP-nya, bahkan Belanda saja (yang KUHP-nya kita adopsi) hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP. Sistem pidana denda dalam KUHP Indonesia memang telah ketinggalan jaman. Kebijakan legislatif dalam KUHP hanya mengatur mengenai kurungan pengganti untuk denda yang tidak dibayar (Pasal 30 dan 31 KUHP). Batas waktu pembayaran denda justru diatur dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 273 KUHAP). Di luar KUHP, sangat banyak perundang-undangan pidana mengatur pidana denda sampai ratusan juta bahkan milyaran rupiah, namun aturan pelaksanaannya masih mengacu pada aturan umum Buku I KUHP. Data diungkap dan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Mengingat masalahnya cukup luas dan kadang-kadang menyangkut segi¬segi historis dan perkembangan yang bersifat universal, maka metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif dan komparatif dengan analisis deskriptit Meningkatkan jumlah ancaman pidana denda bukanlah jaminan untuk efektifnya sanksi pidana denda, karena jumlah ancaman pidana denda merupakan salah satu bagian (subsistem) dari seluruh sistem sanksi pidana denda. Mengingat terbatasnya pengaturan pelaksanaan mengenai pidana denda dalam hukum positif Indonesia (Buku I KUHP). Kebijakan legislatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pidana .denda antara lain mengenai ; pedoman penjatuhan pidana denda, sistem perumusan ancaman pidana denda, penentuan batas waktu pembayaran denda, cara pembayaran denda, dan alternatif pidana sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.