EFEKTIV1TAS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1999 TENTING PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN HAJI (STUDI DI KABUPATEN SIDOARJO)

Abstract

Nation of Indonesian Republic guaranteed of freedom for the peoples to pray with their own religion. In sequence to faultlessness system and managerial of hajj implementation more to be increased to arrange for execution of hajj progress be secure, disciplinary, and smooth during according to religious conviction conduct. The implementation of hajj in Indonesian is ruled by the Act number 17, 1999 in relation to The Implementation of Hajj. The implementation of hajj is expected to be consistent in protection consumers of hajj services, also effective in the Implementation. The matters are discussed in this thesis; first, in aimed as a consumer how pilgrimage was protection by the law, second, in according of implementation of hajj what factors to inflicted losses on consumers of hajj, third, how the affectivity of the Act number 17, 1999 in relation to implementation of hajj to the Act number 8, 1999 in relation to consumer's protection. From the discussion about the research result, can be conclude that Act number 17, 1999 about implementation of hajj, in carrying out of hajj were functional. Yet, this act did not set of laws firmly on the subject of consumer's protection of hajj. For because that the Act number 8, 1999 about consumer protection be able to be foundation of law for the hajj consumer's in order to protect them, that is seen in the matters as purposes and principles also consumer's accountability's and surety right. Talking on the subject of the affectivity of the Act number 17, 1999 about implementation of hajj, can be bring to a close that on the whole performance of hajj had consecutively on the track and also consistent. The stipulation of sanction directed to the hajj services provider is also effective enough. If there is any obstacles found in the implementation of hajj, it can be said that the Act number 17, 1999 about Implementation of hajj are ineffectual and inconsistence. Those obstacles came from the managerial system who never gives satisfactions service for hajj consumers. Other factors that also became obstacles are unfairly business competition by hajj service providers. Those unfairly business competition will became a problem for hajj consumers and also to inflict losses on them. Indeed business competition already ruled by the Act. So, those transgressions who happened is not because ineffectual and inconsistence the Act nurnber 17, 1999 about implementation of hajj, the outcome could have been cause from unrespectful business owner to those act and also less of consciousness laws. Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelalcsanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dianglcat dalam tesis ini, pertama, bagaimanakah perlindungan hulcum calon jemaah haji dalam pengertiannya sebagai konsumen. Kedua, Faktor - falctor apa saja yang dapat merugikan konsumen haji dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketiga, efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam pelalcsanaannya sudah dapat diterapkan. Namun, mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen haji Undang-undang tersebut tidak secara tegas mengaturriya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen haji, terlihat dalam hal asas dan tujuan, penjaminan hak dan kewajiban konsumen. Mengenai efelctivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji secara umum telah berjalan dengan baik dan konsisten. Ketentuan sanksi yang ditujukan bagi penyelenggara ibadah haji juga cukup efektif. Adapun kendala yang ditemui di dalam penyelenggaraan ibadah haji, tidak bisa dikatakan sebagai kurang efektif dan konsistennya Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Keil&la tersebUt berasal dari sistem manajemen yang kurang memberikan nitai kepuasari pelayanan bagi konsumen haji. Faktor-falctor lain yang juga mehjadi kendala adalah timbulnya persaingan usaha sehat dikalangan penyelefiggara ibadah haji svVasta. Persaingan usaha yang tidak sehat itu, pada . gilirahnya sangat merugikan konsumen haji. Sesungguhnya persaingan usaha itu sudah diatur dalam Undang-undang tersendiri. Jadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan karena tidak efektif dan konsistennya Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, melainkan ketidakpatuhan pelaku usaha dan kurangnya kesadaran hukum.