KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI JAWA TENGAH

Abstract

Life's environment and development constitute two matters that are intertwined. The faster the development in the field of industry together with the use of the underground water that is excessive has as its effect the fouling and destruction of our life's environment. That all form the background of t is research. This research has been done with the aim to know how to formulate a lawful! policy in the field of criminal law forming one of the ways to protect life's environment towards the exploitation of underground water as "ius constitutum", its application and how the mentioned policy to fo ulate it in the future. (as ius conantuendum). In the frame of the protection of life's enviro ent towards the exploitation of underground water in Central Java, the Central Java. Provincial government has circulated a policy by circulating Perda No. 5 year 1985 which has been changed with Perda No. 6 year 2002 concerning the exploitation of underground water in Central Java. The mentioned policy is also completed with a sunction of penalty as strengthtening. Nevertheless that mentioned sanction has nel er been practiced towards those who transgress the law concerning Underground wafer. In the mean time at the end of the year 2002, 2156 (two thousand one hundred fifty six) wells have been found for industrial purpose, dug without permission. From that total number of transgression none has been processed by law. The fact that those cases have not been processed by law was due to several factors. Among others, the law articles are not clear and the fact that more stress has been put on economical background compared With environmental consideration, manpower acting as PPNS are not professional e ough, are not available lack of consciousness of the society concerning the function of a sustaining life's environment which should be maintained. Realizing the fast development of industry together with the ever increasing use of underground water which is very likely too excessive, sustained by penal-law which is not functioning, has as its result the material of Perda No. 6 year 2002 which is not enough any more to guarantee the aim of enviromental protection in Central Java. Formulation of Criminal act in the policy of penal law in the f-uture needs to be syuchronicted with the formulation found in its law umbrella-which is the UUPLH. Law brealcers mentioned could be individual as well as law corporation and corporation that could be individual as well as public, while law-enforcement towards transgressors of the law concerning underground water should be punished heavier proportional with the severity of damage done to tae environment and certainly not lighter in comparison with transgression towards decisions of retribution. Based on mentioned consideration skilled penal law has to be made. Especially concerning ground water, which should not just to be a regulation in a regional regulation but should be based on law which has more insight concerning the importance of good environment and which is also to be made as a unity. Beside that, a strengtehing of sustaiming factors needed to strenithen the aitn of safe guarding an ever lasting good life's environment and the tiecesstity of strenghtening the professional ability of the apparatus of law enforcement. Lingkungan hidup dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Semakin pesatnya pembangunan di bidang industri yang disertai pengambilan air bawah tanah yang berlebihan mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap pengambilan air bawah tanah sebagai ius constitutum, aplikasinya serta bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diformulasikan pada masa yang akan datang (sebagai ius constituendum). Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup terhadap pengambilan iar bawah tanah di Jawa Tengah , Pemda Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Perda No. 5 tahun 1985 yang telah diganti dengan Perda No. 6 tahun 2002 tentang Penmgambilan Air Bawah Tanah di Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dilengkapi pula dengan sanksi pidana sebagai penguat. Meski demikian sanksi tersebut tidak pernah diterapkan terhadap pelaku pelanggaran pengambilan air bawah tanah. Sementara pada ahkir tahun 2002 ditemukan 2.156 (dua ribu seratus lima puluh enam) buah titik sumur untuk keperluan industri yang dibuat tidak berizin. Dan jumlah tersebut tidak satupun yang sampai diproses di pengadilan. Tidak diprosesnya kasus-kasus tersebut ke pengadilan disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor hukumhukumnya yang tidak jelas dan lebih menekankan segi ekonomi dibanding perlindungan Iingkungan itu sendiri, sumber daya manusia yang bertugas sebagai PPNS kurang profesional, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan fiingsi lingkungan hidup. Mengingat perkembangan industri yang makin pesat disetai pemakaian air bawah tanah yang terus meningkat pula bahkan cenderung berlebihan, ditunjang dengan tidak berfungsinya sarana hukum pidana yang ada, menjadikan materi Perda No. 6 tahun 2002 tidak memadahi lagi untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Perumusan tindak pidana pada kebijakan hukum pidana yang akan datang perlu disesuaikan dengan perumusan yang terdapat pada undang-undang payungnya yang dalam hal ini adalah UUPLH. Pelaku tindak pidana dimaksud dapat berupa perorangan maupun badan hukum atau non badan hukum serta korporasi baik yang bersifat perorangan maupun publik., sedangkan ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Air Bawah Tanah seyogyanya lebih berat sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dan tidak lebih ringan dibanding pelanggaran terhadap ketentuan retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibuat kebijakan hukum pidana baru khnsus mengenai air bawah tanah yang tidak sekedar diatur dalam peraturan daerah tetapi berupa undang-undang yang lebih berwawasan lingkungan dan terpadq. Dklatneing itu perlu dilakukan peningkatan faktor-faktor penunjang yang mendukung tercapainya tujuan pelestarian lingkungan hidup dan perlunya peningkatan Nofesionalisme aparat penegak hukum.