ASPEK HUKUM KEGIATAN PROMOSI ROKOK DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP KONSUMEN

Abstract

The title of this thesis LEGAL ASPECT ACTIVITY OF CIGARE I IE ADVERTISEMENT AND RESPONSIBILITY TO CONSUMEN, basically ex-plains about promotion/advertisement of cigarette that is inappropriate and even breaks the law. Such as there is a deviation of determination about broadcasting time in television, government's suggestion about warning of health and decision about making an advertisement in television. According to the Customer Protection Law, the definition of customer is evely person or the user of goods and/or services available in the society, whether for the salce of individual, family, other persons, or other creatures and not for sell. Generally, customer fulfils the need of goods and services because of information, in this case in the form of promotionladvertisement, whether in printed or electronics media. Information about goods and services in determine very much for the consumers in deciding their choice about the goods or services. But more information available encourages them to buy, instead of giving them the reason why consumer must buy it Judicially, promotion/advertisement of cigarette has been arranged through the govemment regulation on Cigarette Control for Health. The Regulation is an effort of the government to implement the Health Regulation, then the regulation about cigarette advertisement is arranged in the Code of Ethic of advertisement that are Code of Ethic of advertisement, Broadcasting Law, Law of Press and Customer Protection Law. A problem of responsibility in promotion/advertisement has the definition one complex unit and related each other, where in their responsibility it means cannot avoid fi-om his behaviour and responsibility to substitute a financial loss to the suffer losses because of the action of an advertisement agent, that insist of advertiser, advertisement agent and media to promote one product of creativity from advertisement agent. Seeing the related activities so the problem of responsibility is the responsibility of all parties which involve in the advertisement The responsibility in the promotionJadvertisement of cigarette appears because of the deviation of advertisement broadcasted in the advertisement media and related to an idea from advertisement agency which is not appropriate with the regulation, and the principle of the ethic of advertisement. So the regulation become not effective. The ineffectiveness happens because of inappropriate control. Futhermore, YLKI and other institutes that care about an importance of consumer joined as a team, called TAGNPMM has sent the petitions to the advertisement agencies that deviate the laws. The petitions are an effort of implementation of legal right standing consumer to abusiness agencies that have been arranged in the laws of consumer protection. An awareness, loyalty and effectiveness of law are there element, which are, related one another. The awareness and loyalty of law determine very much whether effective or not the implementation of the regulation in the society. It is also not free from an activity of law system as a process. The three elements are structure, culture and substantive are called the law system Tesis yang berjudul ASPEK HUKUM ICEGIATAN PROMOSI ROKOK DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP KONSUMEN, pada dasarnya membahas tentang promosinklan rokok yang tidal( etis dan bahkan melanggar hukum. Antara lain adartya penyimpangan ketentuan jam tayang di televisi, anjuran pemerintah tentang peringatan kesehatan serta aturan main dalam pembuatan iklan di televisi. Konsumen menurut undang-undang tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemalcai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyaralcat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun malchluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada umumnya, konsumen dalam memenuhi kebutuhan alcan barang dan jasa adalah karena informasi, dalam hal ini berupa promosi/iklan, baik di media cetalc maupun media elektronik. Irtformasi barang dan jasa sangat menentukan sekali bagi konsumen dalam menjatuhkan pilihannya alas suatu barang dan/atau jasa Tetapi informasi yang tersedia lebih banyak merupakan informasi yang mendorongnya untuk membeli dan bukannya informasi yang memberikan alasan mengapa konsumen harus membelinya Secara yuridis promosi/ildan rokok sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengarnanan Rokok Bagi Kesehatan, di mana (Jenson adanya Peraturan Pemerintah tersebut, merupakan upaya pemerintah untuk dapat melalcsanakan undang-undang tentang kesehatan. Selanjutnya peraturan mengenai ketentuan iklan rokok juga diatur dalam kode etik periklanan, yaitu Tata Krarna dan Tata Cara Periklanan Indonesia, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Masalah tanggung jawab dalam promosinklan mempunyai pengertian suatu kesatuan yang bersifat kompleks dan berhubungan satu sama lain. Di mana dalam tanggung jawab diartikan tidak mengelalckan diri dari akibat perbuatannya dan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugilcan alcibat perilalcu para pelalcu perildanan yang terdiri dari pengiklan, biro iklan dan media untuk mempromosikan/mengiklankan suatu produk hasil la-eativitas dari biro iklan. Melihat kegiatan yang soling berhubungan, malca masalah tanggung jawab menjadi tanggung renteng bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan. Tanggung jawab dalam promosi/iklan rokok muncul karena ananya penyimpangan tayangan iklan di media periklanan dan menyangkut sagas= dari biro iklan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan clan azas-azas etik periklanan. Sehingga peraturan-peraturan yang ada tersebut menjadi tidak efektif Ketidakefektivan tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan yang kurang optimal. Untuk itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLICI) beserta yayasan-yayasan yang peduli dengan kepentingan konsumen bergabung menjadi tim yang disebut Tim Advokasi Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah. Merokok (TAGNPMM) melayangkan Somasi kepada para pelaku periklanan yang jelas-jelas telah melanggar aturan. Somasi tersebut adalah sebagai upaya pelaksanaan hak legal standing konsumen kepada para pelaku usaha perildanan. Masalah legal standing memang telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Mengenai kesadarn dan ketaatan hukum sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undanagan di dalam masyarakat. Hal itu juga tidak terlepas dari bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses. Ketiga unsur tersebut, yaitu Struktural, Kultur dan Subtantip yang kemudian disebut sebagai sistem hukum